Pasangan Machfud-Mujiaman Batal Tes Psikologi

Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Machfud-Mujiaman batal menjalani tes psikologi yang digelar KPU di Graha Amerta, RSUD Soetomo, Kota Surabaya, Jatim, Selasa (8/9).

Bacawawali Surabaya Mujiaman membenarkan dirinya bersama Machfud batal untuk ikut tes psikologi gelombang pertama. Selanjutnya, dijadwalkan oleh KPU Kota Surabaya pada gelombang kedua. ”Tadinya gelombang I. Akan tetapi, saya juga tidak tahu, KPU hanya memberi tahu seperti itu,” kata Mujiaman seperti dilansir dari Antara di Surabaya pada Selasa (8/9).

Selain itu, Mujiaman mengaku, pihaknya sampai saat ini belum menerima hasil swab test yang dilaksanakan di RSUD Soetomo pada Senin (7/9).

Saat ditanya kenapa pasangan Machfud-Mujiaman yang diusung delapan parpol belum menerima hasil swab, sementara paslon lainnya, Eri-Armuji, yang diusung PDIP sudah, Mujiaman mengatakan, pihaknya sudah menanyakan kepada pihak RSUD Soetomo.

”Jawaban mereka, belum selesai. Mungkin karena kami datang ke RSUD Soetomo sekitar pukul 11.00 WIB jadi hasilnya belum selesai,” ujar Mujiaman.

Meski demikian, Mujiaman mengaku, dia dan Machfud hingga saat ini, dalam kondisi sehat. Mujiaman mengaku pernah positif Covid-19 pada saat masih menjabat dirut PDAM Surabaya. ”Dahulu sudah pernah positif. Kalau sudah pernah, Insya Allah, lebih tahan,” tutur Mujiaman.

Baca Juga: Peluang Menang Machfud-Mujiaman, Gerindra Ditarget Dulang 275 Ribu Suara

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Nur Syamsi dan anggota KPU Surabaya Soepriyatono belum bisa dikonfirmasi terkait dengan hasil swab bakal paslon. Saat dihubungi mereka tidak menjawab panggilan telepon.

Soepriyatono sebelumnya mengatakan, bahwa hasil swab test tidak menjadi bagian dari syarat yang bisa menggugurkan pencalonan. Kalau paslon yang mendaftar hasilnya negatif, KPU membolehkan datang untuk tes kesehatan lanjutan. Apabila ada yang positif, protokol kesehatan dijalankan, yakni disarankan untuk isolasi terlebih dahulu.

Peluang Menang Machfud-Mujiaman, Gerindra Ditarget Dulang 275 Ribu Suara

Partai Gerindra Surabaya diberi target bisa mengumpulkan sedikitnya 275 ribu suara untuk pasangan Machfud Arifin-Mujiaman. Mereka pun mengatur strategi agar target tersebut tercapai, bahkan terlampaui.

Ketua DPC Gerindra Surabaya Bagio Fandi Sutadi mengaku sudah menyiapkan strategi khusus. Fokus pertarungan akan terjadi di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Namun, suara yang dikejar di tingkat TPS sejatinya tidak banyak. Masing-masing kader hanya diberi tanggung jawab kurang dari seratus suara. Meski terlihat kecil, tanggung jawab tersebut dibagi ke semua partai pengusung. Jika ditotal, Gerindra bisa mengumpulkan 275 ribu suara.

”Masing-masing partai punya beban yang berbeda. Kita terbanyak kedua setelah PKB dan itu saya rasa memang proporsional,” kata politikus yang juga mantan birokrat itu.

Menurut Sutadi, itu merupakan perhitungan yang riil. Bukan hanya di atas kertas atau sekadar klaim. Kalkuasi yang sudah dilakukan disesuaikan dengan kondisi masing-masing partai dan situasi di lapangan. ”Kita harus realistis dalam hal ini. Tidak boleh berandai-andai. Jadi, hitung-hitungan itu sudah riil,” ucapnya.

Menurut Sutadi, angka 275 ribu suara itu merupakan target minimial. Jika dilihat antusiasme dan militansi para kader di lapangan, pria yang pernah maju sebagai calon wali kota pada 2010 itu yakin dan optimistis Gerindra bisa mengumpulkan suara melebihi target yang ditetapkan.

”Karena memang kita memberikan reward khusus bagi kader yang berhasil mencapai targetnya. Itu bagian dari motivasi dan itu penting,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Fraksi Gerindra A.H. Thoni menilai bahwa kalkulasi politik memang harus dilakukan secara riil. Karena itu, Gerindra membuat perhitungan berdasar peta kekuatan yang dimiliki. Termasuk ceruk suara potensial yang bisa digenjot lagi.

Dua Paslon Pilkada Surabaya Tes Corona, Hasilnya Tak akan Diumumkan

Dua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya di ajang Pilkada 2020, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno dan Eri Cahyadi-Armuji, hari ini melakukan tes usap atau swab test Covid-19.

BACA JUGA : KPU Gowa dan Soppeng Perpanjang Pendaftaran Peserta Pilkada 2020

Adapun keduanya menjalani tes tersebut di RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang dilakukan dari pagi sampai siang. Hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tahapan Pemilu pada Era Covid-19.

“Hari ini, kedua paslon mengikuti swab test dari pagi sampai siang,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Soeprayitno, seperti dilansir dari Antara, Senin (7/9/2020).

Meski demikian, hasil tes tersebut tidak menjadi rujukan untuk menggugurkan pencalonan. Jika terbukti positif Covid-19, maka disarankan melakukan isolasi.

Soeprayitno menerangkan, hasil tes akan dibawa malam ini. Namun, tidak akan dipublikasikan.

“Nanti malam diserahkan ke KPU Kota Surabaya. Cuma ini menjadi data yang dikecualikan untuk dipublikasikan,” jelas dia.

59 Negara Tutup Pintu untuk Warga Indonesia, Ini Sikap Pemerintah RI

Sedikitnya 59 negara melarang warga Indonesia masuk ke negaranya. Hal ini berkaitan dengan tingginya angka kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Hingga Senin, 7 September 2020, total kasus virus Corona di Indonesia mencapai 196.989 orang, adapun jumlah pasien sembuh total 140.652 orang, dan 8.130 pasien dilaporkan meninggal.

Salah satu negara yang membatasi kunjungan dari Indonesia ke negaranya adalah Malaysia. Larangan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada Selasa 1 September lalu dan berlaku mulai Senin, 7 September.

Selain kunjungan warga negara Indonesia, Malaysia juga membatasi kunjungan dari Filipina dan India. Pemerintah setempat menilai kasus positif Corona di tiga negara tersebut meningkat tajam. Dinukil dari Majalah Tempo Edisi 5 September 2020, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menganggap larangan tersebut adalah hak pemerintah setempat.

Retno mengatakan pemerintah juga menerapkan kebijakan serupa, yaitu membatasi akses masuk secara umum bagi warga negara asing demi mencegah penularan Covid-19. “Kami juga mengimbau warga negara Indonesia tidak melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali kebutuhan mendesak,” kata dia dalam wawancara khusus dengan Tempo, Jumat, 4 September 2020.

Negara lain yang membatasi kunjungan dari Indonesia antara lain Hungaria, Uni Emirat Arab, dan Afrika Selatan. Duta Besar Indonesia untuk Hungaria Abdurachman Hudiono Dimas Wahab mengatakan larangan tersebut sempat dilonggarkan pada Agustus lalu dengan syarat pendatang melakukan dua kali tes PCR. Namun, mulai September, larangan tersebut kembali diperketat.

Cegah Cluster Baru Covid-19 Saat Pilkada Serentak 2020, Polri Keluarkan Surat Telegram

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2607/IX/OPS.2./2020 tertanggal 7 September 2020 untuk memperkuat upaya pencegahan agar Pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Surat Telegram yang ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II-Pencegahan COVID-19 Tahun 2020 tersebut, ditujukan kepada para Kasatgas dan Kasubsatgas Opspus Aman Nusa II-2020, serta para Kaopsda dan Kaopsres Aman Nusa II-2020.

“Pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 sudah memasuki tahapan penetapan Paslon dan menuju masa kampanye, di mana kedua tahapan tersebut akan menyebabkan interaksi masyarakat secara langsung antara penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada, dan masyarakat pemilih yang berpotensi menyebabkan munculnya klaster baru COVID-19. Oleh karena itu, sesuai arahan pimpinan Polri, kita perkuat pencegahannya,” kata Komjen Pol Agus Andrianto, Selasa, 8 September 2020.

Selain itu, lanjut Komjen Pol Agus Andrianto, Surat Telegram tersebut juga diterbitkan dengan maksud memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) pada setiap tahapan pelaksanaan Pilkada 2020.

Dalam Surat Telegram tersebut tertuang perintah kepada pr Kapolda dan Kapolres, untuk:

1. Bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, Pemda, TNI, dan stakeholder terkait pelaksanaan Pilkada 2020 ini agar berjalan dengan aman, damai, dan sejuk, serta aman COVID-19.

2. Mempelajari dan memahami peraturan KPU Nomor 5, 9, dan 10 Tahun 2020 terkait penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2020 khususnya tentang pembatasan jumlah peserta kampanye (Rapat Umum maksimal 100 orang, Ratas maksimal 50 orang, debat maksimal 50 orang, dan lain-lain).

3. Melakukan penggalangan kepada seluruh Paslon gubernur, walikota, bupati, dan Parpol untuk mendeklarasikan komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada Tahun 2020.

4. Melakukan kembali sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara masif dengan melibatkan influencer, youtuber, artis, Tomas, Toga, dan lain-lain yang membumi (diterima/didengar oleh masyarakat sekitar) dengan menggunakan pendekatan secara formal maupun informal.

5. Meningkatkan pelaksanaan patroli cyber dalam mencegah penyebaran hoax, black campaign, hate speech, dan pelanggaran lainnya (sebagai contoh kampanye pada masa tenang) mengingat di masa pandemi ini penggunaan teknologi informasi sebagai media kampanye akan meningkat.

“Surat Telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan,” tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

Sebelumnya, Polri juga telah membahas penguatan pencegahan agar Pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 bersama Bawaslu dan KPU lewat rapat video conference (Vicon) pengecekan kesiapan pengamanan Pilkada 2020.

Presiden Jokowi Himbau Agar Paslon Pilkada Tidak Mengumbar Narasi yang Memecah Belah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penyelenggaran Pilkada serentak 9 Desember mendatang berkualitas walaupun di tengah pandemi Covid-19 di tanah air. Dia menginginkan di Pilkada serentak pasangan calon kepala daerah ini tidak menggunakan narasi-narasi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan.

“Kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan bahasa-bahasa, narasi, simbol-simbol, yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik identitas, politik SARA, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan,” ujar Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9).

Jokowi menginginkan para calon kepala daerah ini beradu gagasan dan program. Itu yang lebih baik ditonjolkan dari para kontestan Pilkada serentak. Sehingga hajatan tersebut ini bisa berkualitas‎. “Kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah,” katanya.

Masyarakat juga diimbah Jokowi untuk mengetahui masing-masing latar belakang para kandidat yang bakal dipilihnya tersebut. “Agar daerah mendapat pemimpin yang baik, terbaik,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bisa bekerja keras menyelenggaran Pilkada serentak yang berkualitas. Sehingga nantinya para pendikung paslon yang kalah bisa menerima hasil penghitungan Pilkada serentak tersebut. “Penyelenggara pilkada bekerja menjaga stabilitas politik di daerah dan masyarakat untuk menerima hasil-hasil pilkada,” pungkasnya.

Diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan setidaknya sebanyak 37 bakal calon kepala daerah yang positif tertular Covid-19.Sebanyak 37 bakal calon kepala daerah yang positif Covid-19 itu tersebar di 21 provinsi di Indonesia. ‎Adapun, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.

Begini Cara Kemendagri Cegah Klaster Pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kememdagri) mempertimbangkan opsi penundaan pelantikan pemenang Pilkada 2020 yang terbukti melanggar protokol kesehatan Covid-19. Opsi ini untuk memastikan keseriusan para pasangan calon termasuk partai pengusung dalam mencegah penanganan wabah Covid-19.

“Kepatuhan para paslon, timses dan massa pendukung terhadap protokol kesehatan Covid-19 mutlak diperlukan, sebagaimana tercantum dalam PKPU dan juga aturan lainnya. Sehingga memang tidak ada pilihan kecuali menjalankannya,” kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga dalam keterangannya, Selasa (8/9).

Kastorius menuturkan, opsi penundaan pelantikan mendapat sambutan baik dalam rapat koordinasi optimalisasi dukungan pelaksanaan Pilkada dan penanganan Covid-19 antara Kemendagri dengan penyelenggara Pemilu yakni, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Senin (7/9) kemarin.

Kemendagri, lanjut Kastorius, menekankan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 merupakan prioritas pemerintah yang tak bisa diabaikan dalam Pilkada dan harus dijalankan dengan serius. Menurutnya, pencegahan penyebaran virus korona ada pada tahapan Pilkada.

“Jangan sebaliknya, karena abai terhadap protokol, lalu Pilkada menjadi kluster baru penularan. Keadaan seperti ini tidak kita inginkan,” cetus Kastorius.

Berdasar pada data kejadian pendaftaran bakal pasangan calon, dari sekitar 650 bapaslon yang mendaftar, terdapat sekitar 260 bapaslon yang melanggar. Menurutnya, Peraturan KPU terkait pelanggaran protokol kesehatan dapat dilakukan, karena dari hasil monitoring jumlah yang menaati protokol lebih banyak dibanding yang melanggar.

“Kemendagri serta stakeholder lainnya akan mendaya-gunakan semua instrumen penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol Covid 19,” ujar Kastorius.

Selain opsi menunda pelantikan paslon yang melanggar protokol kesehatan, lanjut Kastorius, opsi lain yang mengemuka adalah menunjuk pejabat dari pusat sebagai pejabat sementara (Pjs) Kepala daerah jika daerah tersebut terbukti melanggar protokol kesehatan secara signifikan di masa Pilkada.

“Penundaan pelantikan diusulkan berlangsung dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan. Sanksi ini dikenakan kepada paslon yang terbukti berkali-kali melakukan pelanggaran protokol kesehatan kampanye Pilkada,” pungkasnya.

Histeria Pilwali, Pengurus PCNU Surabaya 2015-2020 Diminta Dibekukan

Forum Kader Nahdlatul Ulama (NU) Surabaya mendesak PWNU Jawa Timur dan PBNU membekukan kepengurusan PCNU Surabaya periode 2015-2020.

  1. Hal tersebut diinginkan Forum Kader NU Surabaya sebagai bentuk kritikan atas viralnya video nonton bareng (nobar) pengumuman rekomendasi PDI Perjuangan (PDIP) untuk Pilwali Surabaya 2020 di Kantor PCNU, pada Rabu (2/9/2020) lalu.
  2. Gus Miftah-sapaannya menjelaskan, saat ini banyak kader NU Surabaya yang menyesalkan sikap PCNU Kota Surabaya, bahkan cenderung marah. Sebab sebagai ormas, NU tidak bisa dibawa ke politik praktis.
  3. Histeria dan nobar politik di Kantor PCNU Surabaya, Jalan Bubutan itu disebut sudah melanggar AD-ART organisasi. Dan PCNU Surabaya diduga telah berafilisiasi politik dengan Eri Cahyadi.

“Kepengurusan PCNU Surabaya sudah melanggar AD-ART. PWNU dan PBNU harus membekukan kepengurusan,” ujar Ketua Forum Kader NU Surabaya, Miftah Jauhari, Minggu (6/9/2020).

Gus Miftah-sapaannya menjelaskan, saat ini banyak kader NU Surabaya yang menyesalkan sikap PCNU Kota Surabaya, bahkan cenderung marah. Sebab sebagai ormas, NU tidak bisa dibawa ke politik praktis.

Mulai Hari Ini, Presiden Jokowi Perintahkan Kampanye Jaga Jarak

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kampanye 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak terus dilanjutkan.

Bila Kampanye 3M pertama difokuskan pada memakai masker, kini kampanye akan difokuskan pada menjaga jarak yang akan dimulai hari ini, Senin (7/9/2020) hingga 6 Oktober 2020. Kampanye akan dilaksanakan dengan tagline “Ayo Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan”.

“Kemudian yang terkait dengan kampanye selanjutnya, yaitu 3M, itu arahannya adalah kita melanjutkan kampanye yang kemarin, adalah memakai masker, maka akan dilanjutkan untuk menjaga jarak, mulai tanggal 7 September atau hari ini sampai dengan 6 Oktober 2020,” kata Airlangga Hartarto seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9/2020).

Kampanye ini harus digalakkan kembali, menurut Airlangga, karena ada beberapa pendaftaran Pilkada yang terlihat menimbulkan kerumunan banyak orang. Presiden Jokowi telah mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan aparat penegak hukum untuk mengingatkan sesuai dengan aturan KPU yang sudah ada.

“Jadi itu minta untuk ditegaskan sehingga nanti Pilkada tidak menjadi penyebar atau penyebab klaster baru dari pandemi Covid-19,” ujar Airlangga Hartarto.

Setelah itu, lanjut Airlangga, Kampanye 3M akan dilanjutkan dengan fokus kepada mencuci tangan. Kampanye mencuci tangan dengan tagline “Ayo Cuci Tangan dan Pakai Sabun” akan dilaksanakan mulai 7 Oktober hingga 6 November 2020.

“Kemudian kampanye berikutnya nanti dilanjutkan 7 Oktober sampai 6 November, yaitu ayo cuci tangan dan pakai sabun. Karena tanggal 15 Oktober 2020 adalah Global Handwashing Day,” terang Airlangga Hartarto.

Kampanye itu dilanjutkan, Airlangga mengungkapkan, untuk semakin mencegah penularan Covid-19. Karena berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, hingga saat ini kasus terkonfirmasi Covid-19 mencapai 194.109 kasus, dengan kasus sembuh sebanyak 138.575 kasus atau 71,4 persen dan kasus meninggal atau case fatality rate sudah mencapai 4,1 persen.

“Dan kalau kita bandingkan dengan global, global mendekati 69 sampai 70 persen. Jadi kita sedikit di atas global. Lebih baik yang sembuh 71,42 persen. Sedangkan yang meninggal kasus fatality rate 41,4 persen atau kalau global 3,26 persen. Namun kita lihat bahwa penyembuhan terus meningkat dan kasus fatality rate itu terus menurun,” jelas Airlangga Hartarto.

Jokowi Perintahkan Mendagri Tegas di Klaster Pilkada

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkqn Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk dapat bersifat tegas kepada peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan.

“Saya minta ini pak Mendagri harus tegas dalam urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada. Diberikan ketegasan betul,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9/2020).

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta Bawaslu untuk memberikan peringatan keras kepada peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan.

“Jadi ketegasan, saya kira Mendagri dengan Bawaslu betul-betul bisa memberikan peringatan keras,” ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta Polri tegas dalam penerapan protokol kesehatan, dalam setiap tahapan Pilkada. Sebab, sudah ada aturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 mengenai penerapan protokol kesehatan.

“Polri juga diberikan ketegasan mengenai ini. Aturan main di pilkada sudah ada. Karena jelas di PKPU-nya sudah jelas sekali,” terang Jokowi.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Jokowi mengingatkan masyarakat waspada penyebaran Covid-19 di klaster kantor, klaster keluarga, dan klaster Pilkada.

“Hati-hati, ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Yang kedua, klaster keluarga, yang terakhir, juga klaster pilkada. Hati-hati ini. Agar ini selalu diingatkan,” kata Jokowi.