Dua Paslon Pilkada Surabaya Tes Corona, Hasilnya Tak akan Diumumkan

Dua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya di ajang Pilkada 2020, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno dan Eri Cahyadi-Armuji, hari ini melakukan tes usap atau swab test Covid-19.

BACA JUGA : KPU Gowa dan Soppeng Perpanjang Pendaftaran Peserta Pilkada 2020

Adapun keduanya menjalani tes tersebut di RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang dilakukan dari pagi sampai siang. Hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tahapan Pemilu pada Era Covid-19.

“Hari ini, kedua paslon mengikuti swab test dari pagi sampai siang,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Soeprayitno, seperti dilansir dari Antara, Senin (7/9/2020).

Meski demikian, hasil tes tersebut tidak menjadi rujukan untuk menggugurkan pencalonan. Jika terbukti positif Covid-19, maka disarankan melakukan isolasi.

Soeprayitno menerangkan, hasil tes akan dibawa malam ini. Namun, tidak akan dipublikasikan.

“Nanti malam diserahkan ke KPU Kota Surabaya. Cuma ini menjadi data yang dikecualikan untuk dipublikasikan,” jelas dia.

59 Negara Tutup Pintu untuk Warga Indonesia, Ini Sikap Pemerintah RI

Sedikitnya 59 negara melarang warga Indonesia masuk ke negaranya. Hal ini berkaitan dengan tingginya angka kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Hingga Senin, 7 September 2020, total kasus virus Corona di Indonesia mencapai 196.989 orang, adapun jumlah pasien sembuh total 140.652 orang, dan 8.130 pasien dilaporkan meninggal.

Salah satu negara yang membatasi kunjungan dari Indonesia ke negaranya adalah Malaysia. Larangan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada Selasa 1 September lalu dan berlaku mulai Senin, 7 September.

Selain kunjungan warga negara Indonesia, Malaysia juga membatasi kunjungan dari Filipina dan India. Pemerintah setempat menilai kasus positif Corona di tiga negara tersebut meningkat tajam. Dinukil dari Majalah Tempo Edisi 5 September 2020, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menganggap larangan tersebut adalah hak pemerintah setempat.

Retno mengatakan pemerintah juga menerapkan kebijakan serupa, yaitu membatasi akses masuk secara umum bagi warga negara asing demi mencegah penularan Covid-19. “Kami juga mengimbau warga negara Indonesia tidak melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali kebutuhan mendesak,” kata dia dalam wawancara khusus dengan Tempo, Jumat, 4 September 2020.

Negara lain yang membatasi kunjungan dari Indonesia antara lain Hungaria, Uni Emirat Arab, dan Afrika Selatan. Duta Besar Indonesia untuk Hungaria Abdurachman Hudiono Dimas Wahab mengatakan larangan tersebut sempat dilonggarkan pada Agustus lalu dengan syarat pendatang melakukan dua kali tes PCR. Namun, mulai September, larangan tersebut kembali diperketat.

Sita E-KTP Plus Blokir NIK Agar Warga Taat Protokol Covid-19

tidak hanya menyita kartu identitas,pemkot juga memblokir e-KTP warg yang tidaak mematuhi protokol k esehatan selama waktu yang sudah ditentukan.tepatnya dua minggu.

tujuannya,memberikan efek jera kepada warga yang melangar protokol Covid-19 terutama bagi yang tidak memakai masker.

wakil sekretaris gugus tugas percepatan penanganaan Covid-19 surabaya irfan widyanto menjelaskan, e-Ktp yang terjaring razia itu langsug di data petugas .otomatis ,datanya akan masuk ke dinas kependudukan da peencataan sipil ( dispendukcapil )”Nomor Induk kependudukan (NIK) langsung di blokir”kaatanya.

akibatnya,warga yang jaring razia tiddak bis membuat E-KTP baru”harus menunggu E-KTP tersebut dikembalikan.yakni selama dua minggu”lanjutnya kalaupun membawa surat kehilangan ,pelanggar tetap tidak dapat buat E-KTP baru lantrn NIK masih terblokir.

tentu saja pemblokiran tersebut  harus dibukadi kantor dispendukcaapil.khusus bagi mereka yang terblokir karena razia, harus ada surat dar satpol pp”meski beralasan kehilanganmereka tetap tidk bisaa mengurus E-KTP baru ”jelas irvan.

sementaara itu, kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat satpol PP surabaya piter frans rumaseb mrngungkapkan bahwa data NIK warga yang terjaring razia langsung masuk aplikasi dan terhubung dengan dispendukcapil, “blokir dapat di buka setelah mereka sidang tipiring di pengadilan ujarnya.

Setelah sidang tipiring,warga bisa menunjukkan buktinya itu ke kantor satpol pp, setelah itu baru di tunjukkan ke dispendukcapil untuk membuka blokir, termasuk memberikan E-KTP yang selama ini di sita petugas.

Jumlah E-KTP yang di amankan petugas cukup banyak, bahkan hampir ribuan, sebagian besar sudah di ambil pemiliknya,tepatnya pada dua minggu atau sesuai dengan waktu yang di jadwalkan.,meski begitu,tidak di munhkiri ada beberapa E-KTP yang belum di ambil, kalau gak di ambil ya tetap masih terblokir meskipun lebih dari 14 hari.”tegas piter”.

Menurut piter, saat ini jumlah warga yang terjaring memang sudah mengalami penurunan.artinya, tingkat kepatuhan protokol hampir mencapai 99 persen.hanya,masih ada beberapa yang tidak membawa masker.sebab,sebaagian besar pelanggaran adaah mereka yang tidak mengenakan masker.

Razia protokol sesuai dengan perwali tersebut akan terus dilakukan,bahkan secara masif,piter menuturkan, jika sesuai rencana bakal diadakan razia besar di seluruh Surabaya,tujuannya adalah ketaatan protokol semakin tinggi,.

Danbrigif MR 6 Kostrad Ikuti Silaturahmi Kebhinekaan dan Doa Bersama Se-Solo Raya

08 September, 2020 TNI – Danbrigif Mekanis Raider 6 Kostrad Letkol Inf Dody Triyo Hadi, S.Sos., M.Si., mengikuti acara silaturahmi kebhinekaan dan doa bersama dengan Tokoh Agama Lintas Agama se-Solo Raya dalam rangka merajut kebhinekaan dalam bingkai NKRI di Lapangan Benteng Vastenburg Surakarta. Senin (7/9/2020).

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi seluruh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Komponen Masyarakay beserta Aparatur Negara yang berada di Jawa Tengah, khususnya yang berada di Solo Raya.

Acara Silaturahmi ini dihadiri oleh Watimpres RI Maulana Al – Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya (Habib Lutfi) yang dalam ceramahnya mengajak kepada seluruh warga untuk dapatnya menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar NKRI tidak terpecah belah oleh intoleransi beragama.

Danbrigif Mekanis Raider 6 Kostrad mengungkapkan, pentingnya toleransi antar umat beragama guna menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI menuju Indonesia yang lebih maju, selain itu dengan berkumpulnya seluruh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Pemerinatah akan semakin mempererat silahturahmi antar komponen masyarakat yang berada di Solo Raya.

“Kita sebagai TNI rakyat juga harus mempunyai peran penting untuk membantu Pemerintah dalam mewujudkan kerukunan, antar umat beragama dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan didasari oleh Kebhinekaan,” tambah Danbrigif.

Turut hadir juga dalam acara ini, Gubernur Jawat Tengah, Pangdam IV/Diponegoro, Kapolda Jateng, seluruh Forkompimda se-Solo Raya, Toga dan Tomas se- Solo Raya dan tamu undangan lainnya. Penkostrad.

Cegah Resesi, Pemerintah Kejar Penyerapan Anggaran PEN

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan dalam program pemulihan ekonomi nasional pemerintah tengah berusaha menggulirkan dana kepada masyarakat. Cara ini dianggap paling tepat untuk mencegah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat menurunnya daya beli masyarakat.

“Kalau kepentingan pemerintah sekarang yang penting uang bergulir ke masyarakat dan perkuat daya beli dan konsumsi naik,” kata Teten dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Jumat (4/9).

Melalui cara ini diharapkan pertumbuhan ekonomi menjadi positif pada kuartal ketiga yang tinggal satu bulan lagi. Sehingga tidak terjadi resesi ekonomi akibat perlambatan ekonomi secara berturut-turut selama dua kuartal.

Sampai akhir Desember 2020, Pemerintah akan terus menyalurkan Bantuan Produktif Presiden kepada sektor pelaku UMKM dengan kriteria tertentu. Jumlahnya pun diperkirakan akan terus bertambah karena pemerintah memberikan ruang bantuan dana hibah modal kerja Rp 2,4 juta ini sampai 20 juta penerima.

“Kita punya 18 juta data lagi yang sedang kami lakukan cleansing bersama dengan OJK lewat bank himbara,” kata Teten.

Penyaluran lewat bank milik pemerintah Nini dianggap jalur cara efektif dan memiliki akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, penerimaan bantuan disalurkan dengan menggunakan rekening bank sesuai nama dan alamatnya. Sehingga kemungkinan terjadinya salah sasaran bisa diminimalisir m

“Ini diterima by name by address. Jadi enggak mungkin dikasih ke yang sudah meninggal dan ini diberikan kepada mereka yang saldonya dibawah Rp 2 juta,” kata Teten.

Terkait data, Teten mengakui pihaknya belum memiliki data pelaku UMKM secara lengkap dan komprehensif. Sebab ada banyak kementerian dan lembaga yang mengurus UMKM dan belum terintegrasi.

Untuk itu dia mengumpulkan data pelaku UMKM dari berbagai pihak tersebut, mulai dari bank Himbara, dinas koperasi di tingkat provinsi, kota dan kabupaten dan lembaga lainnya. Namun dalam proses menuju pencairannya, Kementerian Koperasi dan UKM ikut mengawasi.

“Kita pastikan betul ini tepat sasaran, penyalurannya juga kita pastikan,” kata dia.

Bahkan dia turut turun ke lapangan untuk memastikan dana yang disalurkan tepat sasaran. Hasilnya, Teten menemukan fakta dana hibah modal kerja sebagai digunakan masyarakat ada yang digunakan untuk menyambung hidup.

Selain itu, ada penerima bantuan yang tak langsung membelanjakan dana bantuan baik itu konsumsi atau modal kerja. Sebaliknya malah disimpan dengan berbagai macam pertimbangan.

“Kalau tidak dihabiskan tidak apa-apa, karnea ini wajar, mental pegusaha. Membantu orang kecil itu mudaratnya sedikit, karena ini kepentingan rakyat sedang susah,” kata dia.

Pemkot Madiun Bangun Rumah Layak Huni dan Jamban Warga Kurang Mampu

Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menyalurkan bantuan bagi 116 penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan 38 penerima perbaikan jamban. Penyaluran ditandai dengan penandatanganan virtual account bagi penerima bantuan bekerja sama dengan Bank Jatim di Kantor Kecamatan Kartoharjo, Kamis (3/9). Bantuan yang sudah digulirkan sejak 2018 itu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.

Penerima bantuan RTLH tersebar di 27 kelurahan. Sementara penerima bantuan perbaikan jamban tersebar di 16 kelurahan. Nilai bantuan maksimal yang bersumber dari APBD 2020 bagi tiap penerima yakni Rp 10 juta untuk RTLH dan Rp 5 juta untuk bantuan perbaikan jamban. Setelah penanadatanganan virtual account, selanjutnya diteruskan penyaluran non tunai melalui Bank Jatim yang langsung dipindahbukukan ke tim pelaksana. ‘’Ini salah satu upaya menuju masyarakat sejahtera,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi.

Maidi mengungkapkan bantuan itu telah digulirkan sejak 2018. Dasar hukumnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18/2019 tentang APBD Kota Madiun 2020. Peraturan Wali Kota Madiun (Perwal) Nomor 42/2017 tentang pedoman pelaksanaan bantuan perbaikan RTLH. Serta Perwal Nomor 43/2017 tentang pedoman pelaksanaan bantuan jamban. ‘’Bahwa pembangunan harus bermanfaat untuk masyarakat,’’ lanjutnya.

Mantan Sekda Pemkot Madiun itu berpesan ke depan pola perencanaan bantuan dapat diperbaiki. Artinya besaran bantuan untuk masing-masing penerima disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya jika ada rumah dengan tingkat kerusakan parah, nilai bantuan harus lebih besar ketimbang rumah dengan tingkat kerusakan ringan. ‘’Ke depan yang rusaknya berat, cosnya lebih tinggi. Rusak ringan demikian. Jadi tidak dipukul rata,’’ ungkapnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukuiman (Disperkim) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto menjelaskan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat meningkat, dapat diukur melalui jumlah penerima bantuan RTLH dan perbaikan jamban. Tiga tahun terakhir tercatat jumlah penerima bantuan menurun tiap tahunnya. ‘’Penurunan jumlah itu merupakan indikator bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,’’ kata Soeko dalam sambutannya.

Catatan Disperkim menunjukan penerima bantuan itu menurun dari tahun ke tahun. Tercatat penerima bantuan pada 2018 sebanyak 247 penerima RTLH, dan 144 penerima bantuan perbaikan jamban. Jumlah itu kemudian menurun menjadi 133 penerima RTLH, dan 59 penerima bantuan perbaikan jamban pada 2019. ‘’Setelah penandatangan virtual account diteruskan penyaluran non tunai melalui Bank Jatim langsung dipindahbukukukan ke tim pelaksana,’’ lanjutnya.

Soeko berharap dengan adanya penyaluran tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membantu warga yang kurang mampu agar memiliki RTLH dan jamban. Pun keduanya merupakan salah satu indikator menyongsong masyarakat sehat. ‘’Perbaikan yang ada kemudian dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Serta tentu mendukung kesehatan,’’ ungkapnya.

Ketua MPR RI Apresiasi Risma Buat Surabaya Maju Pesat

Jakarta – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) menyampaikan sejumlah pencapaian saat menyambut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan rombongan saat acara sosialisasi empat pilar di Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, pada Kamis, 27 Agustus 2020.

Acara sosialisasi itu diselenggarakan di Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Risma menuturkan, lokasi acara di Gunung Anyar Tambak RW 7 itu merupakan wilayah pinggiran Surabaya, karena langsung berbatasan dengan Sidoarjo dan laut.

Namun, ia memastikan wilayah ini nanti bukan lagi wilayah pinggiran, karena sebentar lagi akan dibangun Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) yang akan tembus ke Jalan Kenjeran akses Jalan Suramadu.

“Dan kami membangun ini semuanya sendiri, pakai APBD kami. Bahkan, jalan Merr itu kami juga bangun sendiri sampai selesai,” kata Risma, seperti dikutip dari laman Surabaya.go.id.

Ia juga memastikan, indeks properti di Surabaya lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Sebab, di Surabaya sudah relatif tidak banjir dan kalau macet, sudah ada jalan alternatif lain, sehingga bisa melewati jalur lainnya dengan mudah.

“Jadi, kami juga pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Surabaya sampai saat ini masih positif, bukan negative. Mudah-mudahan kami bisa menjaganya hingga akhir tahun,” ujar dia.

Oleh karena itu, ketika pandemi COVID-19 sudah mulai bisa dikendalikan, ia memutuskan untuk menggerakkan kembali ekonomi Surabaya. Saat ini, COVID-19 bisa dikendalikan dan perekonomian warga terus berjalan.

“Meskipun tidak seperti dulu, tapi minimal bisa tumbuh dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi Risma yang telah berhasil membawa Surabaya maju pesat. Dia menuturkan, banyak kemajuan pesat yang terjadi di Surabaya dan sudah dimonitor dari Jakarta. “Surabaya luar biasa,” kata Bambang.

Bahkan, lanjut dia, ketika pandemi COVID-19 menyerang, propertI di seluruh Indonesia jatuh bertumbangan. Namun, di Surabaya secara ekonomi masih tetap bertahan. “Itu artinya ekonomi di Kota Surabaya masih tetap sangat bagus,” kata dia.

Selanjutnya, ia juga menjelaskan 4 pilar kebangsaan secara detail. Satu persatu dia ulas dengan detail dan lugas. Mulai dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, hingga UUD 1945. Selain itu, ia juga memastikan bahwa pemerintah pusat terus berjuang mati-matian untuk menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia.

“Makanya, saat ini pemerintah sedang mengupayakan vaksin yang nantinya akan diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Bahkan, ia juga memastikan bahwa Presiden Jokowi sudah mengutus dua orang menterinya ke Cina untuk negosiasi pembelian vaksin ini. Jika semuanya lancar, kemungkinan akhir tahun ini vaksin tersebut akan tiba di Indonesia dan akan langsung diberikan kepada rakyat.

“Tentunya, sambil berjalan sambil menunggu hasil yang sedang dikerjakan oleh Biofarma. Mudah-mudahan dengan terbantunya vaksin ini, kita semua bisa hidup normal kembali,” imbuhnya.

Di samping itu, ia juga mengajak semua pihak untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu mengambil hikmat di balik pandemi COVID-19 ini. Bagi dia, karena adanya pandemi ini, maka semua lebih sadar akan pentingnya kesehatan.

“Jadi, sangat banyak manfaat atau faedah yang bisa kita ambil di masa pandemi ini, supaya kita bisa hidup lebih sehat lagi,” pungkasnya.

Baru Daftar BPJS Ketenagakerjaan Sekarang,Tetap Bisa Dapat Subsidi Gaji RP 600.000

Bak angin segar, kini karyawan swasta bergaji pas-pasan juga akan dapat bantuan dari pemerintah.

Pemerintah menggelontorkan stimulus bagi para karyawan swasta di masa pandemi Covid-19.

Setiap karyawan swasta yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan akan mendapatkan bantuan gaji tambahan dari pemerintah.

“Bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan,” kata Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

Karyawan swasta rencanaya juga akan mendapatkan bantuan dana tiap bulan sebesar Rp 600.000.

Namun, tak semua karyawan swasta akan mendapatkannya. Hanya yang memenuhi syarat yang akan kebagian jatah bantuan ini.

Salah satunya adalah bagi karyawan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagekerjaan atau BP Jamsostek akan memberikan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji untuk 15,7 juta karyawan swasta sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan.

Namun pada tahap awal, BP Jamsostek akan mencairkan subsidi gaji ke 7,5 juta karyawan yang lolos tahapan validasi data.

Itu artinya masih ada kuota 8,2 juta karyawan pada program tersebut.

Sejak awal, pemerintah dan BP Jamsostek mengatakan syarat untuk dapat subsidi gaji yakni pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta dan harus terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.

Lantas jika mendaftar jadi peserta BP Jamsostek hari ini, apakah masih ada kesempatan pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta mendapatkan subsidi gaji?

“Bagi peserta yang belum terdaftar pada 30 Juni 2020, tentunya tidak bisa dimasukkan dalam calon penerima BSU. Karena calon penerima BSU ini kita turunkan data aktif BP Jamsostek per 30 Juni 2020,” ujar Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto dalam konferensi pers virtual , Jumat (21/8/2020).

Agus mengatakan, kriteria penerima subsidi gaji sudah diatur di Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 3 aturan tersebut, peserta penerima subsidi gaji harus memenuhi persyaratan kepesertaan BP Jamsostek sampai dengan bulan Juni 2020.

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja mengatakan, bantuan subsidi gaji adalah nilai tambah sebagai peserta BP Jamsostek.

“Tetapi maaf, kepesertaan sesudah tanggal 30 Juni 2020 belum berhak atas BSU,” ucapnya.

Meski begitu, BP Jamsostek tetap mendorong para pekerja untuk jadi peserta BP Jamsostek karena memiliki berbagai manfaat lainnya.

Mulai dari tanggungan biaya perawatan di rumah sakit hingga mendapatkan upah selama pekerja harus menjalani rawat inap akibat sakit yang diderita membutuhkan penyembuhan yang lama.

Agus memastikan tidak ada batas maksimal biaya tanggungan rumah sakit.

Jadi berarapun biaya rumah sakit, BP Jamsostek tetap akan membayar biaya tersebut, Tak hanya itu, bila pekerja tidak mendapatkan upah selama dirawat, BP Jamsostek akan mengganti upah tersebut 100 persen selama 3 tahun pertama.

“Jika ada kecacatan akan diberikan dalam bentuk santunan tunai. Kalau sampai meninggal dunia, ahli warisnya akan mendapatkan 48 kali upah yang dilaporkan. Apabila memiliki anak, 2 anaknya akan diberikan beasiswa mulai dari SD hingga lulus sarjana,” kata Agus.

FGSI Sebut Pemerintah Lepas Tanggung Jawab Terkait Pembukan Sekolah

Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listiyarti mengatakan bahwa implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri merupakan bentuk lepas tangan pemerintah terhadap penyelenggaraan pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning Covid-19.

 

Pasalnya, pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda). Di mana disebutkan bahwa hal itu merupakan pembagian kerja antara pemerintah pusat dan daerah.

 

Selain itu, memberikan mandat terakhir kepada orang tua untuk mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka pun dianggap salah. Sebab, menurut dia jika dilihat secara sekilas memang salah orang tua, namun jika menyeluruh ini merupakan kesalahan pemerintah.

 

“Ada empat ketentuan belajar tatap muka di sekolah, izin Pemda, izin kepala sekolah, sekolah memenuhi daftar periksa protokol kesehatan dan izin orang tua. Orang tua jadi penentu, seolah kalau anaknya terinfeksi maka pemerintah bisa melempar tanggung jawab,” ungkapnya dalam telekonferensi pers, Sabtu (22/8).

 

Ketidakpastian pemerintah dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar SKB Empat Menteri pun dirasa merupakan dalih pemerintah pusat untuk tidak disalahkan. Apalagi pernyataan pemerintah untuk tidak mewajibkan tatap muka. “Kata tidak mewajibkan yang disebut para menteri berarti tidak ada sanksi. Karena sanksi bisa dijatuhkan kalau aturan itu bersifat wajib,” tegasnya.

 

Atas dasar tersebut, akhirnya Pemda pun tidak serius dalam mengecek kesiapan sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Contohnya berada di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, di mana dari 51 SMP, hanya 13 yang mengisi daftar periksa. “Hanya ada 5 dari 51 sekolah yang punya thermo gun (alat periksa suhu tubuh) ini kan bahaya. Yang ini saja tidak terkontrol apalagi masalah toilet,” tandasnya.

Gubernur Khofifah Sampaikan Belasungkawa Mendalam

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo yang juga Plt Bupati Sidoarjo, H Nur Ahmad Syaifuddin, Sabtu (22/08/2020).

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Semoga almarhum husnul khotimah, seluruh amal ibadah diterima Allah SWT, diampuni segala khilaf dan dosa, diberi kelapangan kubur, dan ditempatkan ditempat terbaik di sisi Allah SWT,” ungkap Khofifah ditemui di Jakarta.

“Begitu juga dengan keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kelapangan dan ketabahan hati dalam menerima cobaan ini,” tambah Khofifah.

Ungkapan duka cita tersebut juga turut diunggah Khofifah di akun Instagram pribadi miliknya, @khofifah.ip.

Cak Nur, sapaan Plt Bupati Sidoarjo tersebut dikonfirmasi oleh dr. Joni Wahyuadi yang juga ketua tim kuratif gugus tugas provinsi Jatim kepada direktur RSUD Sudoarjo dr. Atok serta Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr Syaf Satyawarman, bahwa beliau meninggal akibat positif terinfeksi Covid-19.

Cak Nur panggilan akrab Nur Rahmat dinyatakan meninggal sore hari ini, Sabtu (22/08) pukul 15.30 WIB, setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Sidoarjo. Cak Nur akan dimakamkan sesuai prosedur dan protokol kesehatan.

Khofifah mengatakan, dirinya mengenal Cak Nur sebagai sosok pekerja keras yang tidak pernah mengeluh. Almarhum menurutnya tipe pejabat yang tidak pernah banyak bicara, namun secara konsisten mampu menyelesaikan seluruh tugasnya dengan baik.

Cak Nur resmi menduduki menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo pada Selasa 14 Januari 2020 lalu, setelah SK Plt Bupati diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Penyerahan SK Plt dilaksanakan di gedung Negara Grahadi Surabaya. Cak Nur menjadi Plt Bupati Sidoarjo setelah bupati sebelumnya Saiful Ilah, yang terjerat kasus korupsi.

Terkait kekosongan jabatan eksekutif di Pemkab Sidoarjo Gubernur Khofifah langsung menunjuk Sekda Kabupaten Sidoarjo Achmad Zaini sebagai Plh Bupati. Selanjutnya, Khofifah akan mengajukan tiga nama kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditunjuk sebagai Penjabat Bupati hingga Pilkada 2020 usai digelar.