PDIP Disebut Kumpulan Orang-Orang Anti-Islam dan Memusuhi Ulama?

Beredar narasi bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan tempat berkumpul atau kumpulan orang-orang anti-Islam dan memusuhi ulama. Narasi ini beredar melalui pesan berantai WhatsApp.

“Sesuai fakta bahwa PDIP adalah kumpulan orang orang yang anti Islam, memusuhi Ulama dan Umat Islam dan tidak Pancasilais serta tidak punya rasa nasionalis,” bunyi narasi yang beredar.

Narasi ini diawali dengan label seruan. Kemudian pada bagian akhir narasi terdapat kalimat viralkan.

Berikut narasi selengkapnya:

SERUAN

Kepada Para Ulama dan Umat Islam di Jawa Tengah, Jawa barat, DIY dan di Jawa Timur, dan di Indonesia pada umumnya  tunjukan jati diri kalian sebagai seorang muslim yang anti Komunis,    dengan cara tidak mau menjadi Combe atau Kacung atau Budak nya PDIP_   dan jangan pernah mendukung PDIP dan orang2 yang dicalonkan PDIP dalam Pilkada, Pilleg dan Plpres.

Sesuai fakta bahwa PDIP adalah kumpulan orang orang yang anti Islam, memusuhi Ulama dan Umat Islam dan tidak Pancasilais serta tidak punya rasa nasionalis

Buktinya banyak yaitu Ketua Umumnya tidak berhijab dan tidak percaya akherat,  para Ulama dan Umat islam garis lurus dituduh radikal banyak oknum berbau komunis, kafirun dan munafikun yang berkumpul dan  menjadi kader PDIP menuduh dan memfitnah Ulama dan Umat Islam yang kritis serta melaporkan kepada Polisi

Jadi tidak ada alasan untuk mendukung PDIP hanya karna kepentinga sesaat hingga mengorbankan Negri ini  Allohu Akbar !!!

Yuks kedepan jangan dukung, jangan pilih PDIP dan ayo kita bau membahu untuk tenggelamkan PDIP.

UMAT islam dan Indonesia akan damai dan tenteram tanpa PDIP dan juga Indonesia  akan terbebas dari radikalisme dan  premanisme gak PDIP

Viralkan…!

Penelusuran:

Dari penelusuran tim Cek Fakta Medcom.id, klaim bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan tempat berkumpul atau kumpulan orang-orang anti-Islam dan memusuhi ulama, tidak berdasar. Faktanya, PDIP memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.

Dilansir JPNN.com, Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah mengaku tuduhan yang dialamatkan kepada partainya tidak rasional. Pasalnya, PDIP juga memiliki komitmen tinggi terhadap Islam.

“Jangan lupa juga, PDIP memiliki organisasi sayap bernama Baitul Muslimin Indonesia atau Bamusi, organisasi sayap partai di bidang keislaman yang dibentuk oleh DPP PDIP pada tahun 2007. Bamusi ini beranggotakan kaum muslimin dari berbagai ormas Islam,” kata Gus Falah seperti dilansir JPNN.com, Jumat 26 Juni 2020.

Gus Falah menambahkan di seluruh kantor partai dari tingkat DPP hingga DPC di seluruh Indonesia hampir semuanya memiliki masjid atau musala. Bahkan masjid di kantor DPP PDIP selalu menyelenggakaran salat Jumat dan menyemarakkan kegiatan lainnya di hari besar Islam.

“Jadi, seluruh fakta yang ada menunjukkan PDIP sama sekali bukan komunis, sehingga para pihak yang selalu menuduh PDIP sebagai komunis itu, mungkin ‘salah minum obat'” ujar Gus Falah.

Di sisi lain, juga terdapat kader PDIP yang menjadi kepala daerah pro terhadap kegiatan Islam. Di antaranya, Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Askolani Jasi.

Bupati Askolani ini memiliki program Salat Duha sebagai bagian dari langkah mewujudkan visi dan misi Banyuasin Religius. Program ini diharapkan dapat memicu kebangkitan peradaban Islam.

“Program dan visi misi bupati tak akan bermanfaat banyak jika tidak mendapat ridho dari Allah, dengan sholat dhuha ini Insya Allah dapat menjemput keridhoan Allah SWT,” kata Askolani seperti dilansir TribunSumsel.com, Rabu 9 Januari 2019.

Di bawah kepemimpinan Askolani, juga terdapat program pemberian insentif untuk para guru ngaji, ustaz dan ustazah. Pula program untuk rumah tahfids, gerakan Maghrib Mengaji dan umrah gratis untuk para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kurang mampu.

Kesimpulan:

Klaim bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan tempat berkumpul atau kumpulan orang-orang anti-Islam dan memusuhi ulama, tidak berdasar. Faktanya, PDIP memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.

Dua Paslon Pilkada Surabaya Tes Corona, Hasilnya Tak akan Diumumkan

Dua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya di ajang Pilkada 2020, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno dan Eri Cahyadi-Armuji, hari ini melakukan tes usap atau swab test Covid-19.

BACA JUGA : KPU Gowa dan Soppeng Perpanjang Pendaftaran Peserta Pilkada 2020

Adapun keduanya menjalani tes tersebut di RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang dilakukan dari pagi sampai siang. Hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tahapan Pemilu pada Era Covid-19.

“Hari ini, kedua paslon mengikuti swab test dari pagi sampai siang,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Soeprayitno, seperti dilansir dari Antara, Senin (7/9/2020).

Meski demikian, hasil tes tersebut tidak menjadi rujukan untuk menggugurkan pencalonan. Jika terbukti positif Covid-19, maka disarankan melakukan isolasi.

Soeprayitno menerangkan, hasil tes akan dibawa malam ini. Namun, tidak akan dipublikasikan.

“Nanti malam diserahkan ke KPU Kota Surabaya. Cuma ini menjadi data yang dikecualikan untuk dipublikasikan,” jelas dia.

59 Negara Tutup Pintu untuk Warga Indonesia, Ini Sikap Pemerintah RI

Sedikitnya 59 negara melarang warga Indonesia masuk ke negaranya. Hal ini berkaitan dengan tingginya angka kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Hingga Senin, 7 September 2020, total kasus virus Corona di Indonesia mencapai 196.989 orang, adapun jumlah pasien sembuh total 140.652 orang, dan 8.130 pasien dilaporkan meninggal.

Salah satu negara yang membatasi kunjungan dari Indonesia ke negaranya adalah Malaysia. Larangan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada Selasa 1 September lalu dan berlaku mulai Senin, 7 September.

Selain kunjungan warga negara Indonesia, Malaysia juga membatasi kunjungan dari Filipina dan India. Pemerintah setempat menilai kasus positif Corona di tiga negara tersebut meningkat tajam. Dinukil dari Majalah Tempo Edisi 5 September 2020, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menganggap larangan tersebut adalah hak pemerintah setempat.

Retno mengatakan pemerintah juga menerapkan kebijakan serupa, yaitu membatasi akses masuk secara umum bagi warga negara asing demi mencegah penularan Covid-19. “Kami juga mengimbau warga negara Indonesia tidak melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali kebutuhan mendesak,” kata dia dalam wawancara khusus dengan Tempo, Jumat, 4 September 2020.

Negara lain yang membatasi kunjungan dari Indonesia antara lain Hungaria, Uni Emirat Arab, dan Afrika Selatan. Duta Besar Indonesia untuk Hungaria Abdurachman Hudiono Dimas Wahab mengatakan larangan tersebut sempat dilonggarkan pada Agustus lalu dengan syarat pendatang melakukan dua kali tes PCR. Namun, mulai September, larangan tersebut kembali diperketat.

Danbrigif MR 6 Kostrad Ikuti Silaturahmi Kebhinekaan dan Doa Bersama Se-Solo Raya

08 September, 2020 TNI – Danbrigif Mekanis Raider 6 Kostrad Letkol Inf Dody Triyo Hadi, S.Sos., M.Si., mengikuti acara silaturahmi kebhinekaan dan doa bersama dengan Tokoh Agama Lintas Agama se-Solo Raya dalam rangka merajut kebhinekaan dalam bingkai NKRI di Lapangan Benteng Vastenburg Surakarta. Senin (7/9/2020).

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi seluruh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Komponen Masyarakay beserta Aparatur Negara yang berada di Jawa Tengah, khususnya yang berada di Solo Raya.

Acara Silaturahmi ini dihadiri oleh Watimpres RI Maulana Al – Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya (Habib Lutfi) yang dalam ceramahnya mengajak kepada seluruh warga untuk dapatnya menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar NKRI tidak terpecah belah oleh intoleransi beragama.

Danbrigif Mekanis Raider 6 Kostrad mengungkapkan, pentingnya toleransi antar umat beragama guna menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI menuju Indonesia yang lebih maju, selain itu dengan berkumpulnya seluruh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Pemerinatah akan semakin mempererat silahturahmi antar komponen masyarakat yang berada di Solo Raya.

“Kita sebagai TNI rakyat juga harus mempunyai peran penting untuk membantu Pemerintah dalam mewujudkan kerukunan, antar umat beragama dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan didasari oleh Kebhinekaan,” tambah Danbrigif.

Turut hadir juga dalam acara ini, Gubernur Jawat Tengah, Pangdam IV/Diponegoro, Kapolda Jateng, seluruh Forkompimda se-Solo Raya, Toga dan Tomas se- Solo Raya dan tamu undangan lainnya. Penkostrad.

Inilah 28 Daerah yang Bakal Melawan Kotak Kosong di Pilkada Serentak 2020

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat setidaknya ada 28 kabupaten dan kota yang hanya diikuti oleh pasangan tunggal. 28 Paslon itu nantinya akan melawan kotak kosong di Pilkada serentak 9 Desember menantang.

Komisioner Bawaslu Afifuddin mengatakan, dari 28 kabupaten tersebut tersebar di 15 provinsi di Indonesia.‎ Data tersebut didapatkan setelah KPU menutup pendaftaran Pilkada serentak pada Minggu (6/9).

“Jadi terdapat 28 kabupaten dan kota yang terdapat satu bakal pasangan calon yang melakukan pendaftaran,” ujar Afif dalam konfrensi persnya di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Afif, untuk daerah-daerah yang haya diikuti satu bakal pasangan calon yang terdaftar, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memperpanjang waktu tahapan pendaftaran pasangan calon.

“Itu sesuai PKPU Nomor 10/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 perpanjangan pendaftaran dilaksanakan paling lama tiga hari setelah pelaksanaan sosialisasi penundaan tahapan,” katanya.

‎Lebih lanjut Afif menuturkan, dari 28 daerah dengan satu bakal pasangan calon tersebut. Sembilan daerah di antaranya terdapat bakal calon yang mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan namun tidak memenuhi syarat.

“Itu ada di Ngawi, Balikpapan, Kediri, Kebumen, Raja Ampat, Pematangsiantar, Kota Semarang, Boyolali, dan Kutai Kartanegara,” ungkapnya.

Berikut 28 kabupaten/kota penyelenggara Pilkada 2020 yang terdapat bakal paslon tunggal:

Jawa Timur:

1. Ngawi
2. Kediri

Jawa Tengah:

3. Kebumen
4. Wonosobo
5. Sragen
6. Boyolali
7. Grobogan
8. Kota Semarang

Kepulauan Riau:

9. Bintan

Jambi:

10. Sungai Penuh

Bali:

11. Badung

Sulawesi Selatan:

12. Gowa Soppeng

Papua:

13. Manokwari Selatan
14. Raja Ampat

Nusa Tenggara Barat:

15. Sumbawa Barat

Sumatera Barat:

16. Pasar Manuk

Sumatera Utara:

17. Pematangsiantar
18. Serdang
19. Bedagai
20. Gunungsitoli
21. Humbang Hasundutan

Sulawesi Barat:

22. Mamuju Tengah

Bengkulu:

23. Hulu Utara

Sumatera Selatan:

24. Ogan Komering Ulu
25. Ogan Komering Ulu Selatan

Kalimantan Timur:

26. Balikpapan
27. Kutai Kertanegara

Papua Barat:

28. Pegunungan Arfak

Histeria Pilwali, Pengurus PCNU Surabaya 2015-2020 Diminta Dibekukan

Forum Kader Nahdlatul Ulama (NU) Surabaya mendesak PWNU Jawa Timur dan PBNU membekukan kepengurusan PCNU Surabaya periode 2015-2020.

  1. Hal tersebut diinginkan Forum Kader NU Surabaya sebagai bentuk kritikan atas viralnya video nonton bareng (nobar) pengumuman rekomendasi PDI Perjuangan (PDIP) untuk Pilwali Surabaya 2020 di Kantor PCNU, pada Rabu (2/9/2020) lalu.
  2. Gus Miftah-sapaannya menjelaskan, saat ini banyak kader NU Surabaya yang menyesalkan sikap PCNU Kota Surabaya, bahkan cenderung marah. Sebab sebagai ormas, NU tidak bisa dibawa ke politik praktis.
  3. Histeria dan nobar politik di Kantor PCNU Surabaya, Jalan Bubutan itu disebut sudah melanggar AD-ART organisasi. Dan PCNU Surabaya diduga telah berafilisiasi politik dengan Eri Cahyadi.

“Kepengurusan PCNU Surabaya sudah melanggar AD-ART. PWNU dan PBNU harus membekukan kepengurusan,” ujar Ketua Forum Kader NU Surabaya, Miftah Jauhari, Minggu (6/9/2020).

Gus Miftah-sapaannya menjelaskan, saat ini banyak kader NU Surabaya yang menyesalkan sikap PCNU Kota Surabaya, bahkan cenderung marah. Sebab sebagai ormas, NU tidak bisa dibawa ke politik praktis.

Diduga Politik Saat Pendaftaran, Bawaslu Temukan Dua Kasus

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) menemukan dua kasus dugaan politik uang saat tahap pendaftaran bakal calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara (Halut)  di KPU setempat.

”Kami menemukan dua kasus dugaan pelanggaran politik uang. Dua kasus tersebut di antaranya bagi-bagi uang saat pendaftaran pasangan Frans Manery-Muhlis Tapi Tapi (FM-Mantap) dan kasus pembagian sembako yang dilakukan tim Joel B. Wogono-Said Bajak,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawalu Malut Masita Nawawi Gani seperti dilansir dari Antara di Tobelo, Senin (7/9)

Menurut dia, Bawaslu akan melakukan klarifikasi terhadap penemuan dua kasus dugaan politik uang tersebut. Karena itu,   Bawaslu Halut diminta segera melakukan tindakan dengan penelusuran,  termasuk memanggil para pelaku pembagian uang tersebut untuk klarifikasi.

”Prosesnya nanti Bawaslu Halut memanggil pihak-pihak yang terlihat diduga melakukan pembagian uang untuk klarifikasi dan kalau terbukti memenuhi unsur pelanggaran politik uang dapat ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Masita.

Masita juga menepis pernyataan tim pasangan petahana FM-Mantap, di mana proses bagi-bagi uang yang dilakukan di depan kantor KPU Halut adalah prosesi adat berupa uang tombo. ”Silakan saja itu pendapat mereka. Tetapi Bawaslu mempunyai tugas dan kewenangan melakukan klarifikasi dugaan politik uang karena dilakukan pada saat pendaftaran pasangan. Artinya saat ini proses pilkada dilaksanakan dan itu kewajiban Bawaslu untuk menelusuri itu,” terang Masita.

Proses klarifikasi adalah tugas Bawaslu sebagai bentuk penegakkan keadilan dalam pilkada. ”Sehingga, kalau memenuhi unsur politik uang nanti kita lihat hasil kajian yang dilakukan bersama tim sentra Gakkumdu,” ucap Masita.

Jokowi Perintahkan Mendagri Tegas di Klaster Pilkada

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkqn Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk dapat bersifat tegas kepada peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan.

“Saya minta ini pak Mendagri harus tegas dalam urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada. Diberikan ketegasan betul,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9/2020).

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta Bawaslu untuk memberikan peringatan keras kepada peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan.

“Jadi ketegasan, saya kira Mendagri dengan Bawaslu betul-betul bisa memberikan peringatan keras,” ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta Polri tegas dalam penerapan protokol kesehatan, dalam setiap tahapan Pilkada. Sebab, sudah ada aturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 mengenai penerapan protokol kesehatan.

“Polri juga diberikan ketegasan mengenai ini. Aturan main di pilkada sudah ada. Karena jelas di PKPU-nya sudah jelas sekali,” terang Jokowi.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Jokowi mengingatkan masyarakat waspada penyebaran Covid-19 di klaster kantor, klaster keluarga, dan klaster Pilkada.

“Hati-hati, ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Yang kedua, klaster keluarga, yang terakhir, juga klaster pilkada. Hati-hati ini. Agar ini selalu diingatkan,” kata Jokowi.

Bocoran Lengkap Harga Vaksin Covid-19 dari Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir, menyampaikan bahwa harga vaksin Covid-19 tergantung pada penjual.

“Harga itu dinamikanya tinggi, tergantung masing-masing penjual, yang tetapkan bukan saya, tapi penjualnya. Karena itu vaksin merah putih harus kita buat supaya kalau negara lain mau beli vaksin kita tetapkan harganya,” ujar Erick dilansir dari Antara, Sabtu (5/9/2020).

Kendati demikian, ia mengatakan kualitas vaksin tetap sama meski ada perbedaan harga.

“Jadi kalau ditanya vaksin kenapa ada yang 5 dolar, 8 dolar, 20 dolar. Kalau dibilang karena kualitas? Tidak juga, karena semuanya bagus, sudah uji klinis ketiga,” kata Erick.

Menurut dia, perbedaan harga vaksin corona bisa disebabkan oleh biaya penemuan yang mahal atau kapasitas produksi yang rendah.

Erick menyampaikan pemberian vaksin dilakukan dengan dua skema, yakni subsidi pemerintah dan mandiri.

“Apakah ketika vaksin yang menjadi bantuan pemerintah yang murah? Ya enggak juga. Negara hadir untuk rakyat. Pemerintah akan menggratiskan untuk yang memerlukan termasuk dokter dan perawat berdasarkan data,” jelas Erick.

Untuk vaksin mandiri, lanjut dia, pihaknya telah mengomunikasikan dengan para pengusaha agar turut membantu menjaga keuangan negara.

“Kita ketemu Kadin, jangan juga mereka merasa diperas. Saya minta pengusaha jadi bagian yang mandiri,” kata dia.

Gratis dan berbayar

Ia mengatakan, rencana vaksinasi memang dilakukan dengan dua skema cara mendapatkan vaksin Covid-19 dari pemerintah, yakni melalui bantuan pemerintah dan vaksin secara mandiri atau berbayar.

“Tapi bukan berarti yang bayar didahulukan dari yang gratis, bukan. Nanti ada sinkronisasi jadwal data, jadi bukan juga diputarbalikkan seakan-akan pemerintah cari uang, tapi pemerintah punya gratis,” ucap Erick.

Sebelumnya, Erick Thohir menyampaikan bahwa harga vaksin Covid-19 untuk satu orang sekitar 25-30 dolar AS atau Rp 366.500-Rp 439.800 (kurs Rp 14.660).

“Harga vaksin ini untuk satu orang dua kali suntik kurang lebih harganya 25 dolar sampai 30 dolar AS, tapi ini Bio Farma lagi menghitung ulang,” ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (27/8/2020) lalu.

Erick sempat membeberkan kalau Bio Farma telah bekerja sama dengan Sinovac terkait bahan baku vaksin Covid-19.

Jika pada akhir 2020 ini vaksin itu bisa diproduksi, maka Bio Farma harus membeli bahan bakunya ke Sinovac seharga 8 dollar AS atau Rp 117.135 (kurs Rp 14.641) per dosisnya.

“Memang harga yang sudah dikerjasamakan dengan Sinovac itu untuk 2020 harganya per dosis bahan bakunya 8 dollar AS, tapi di 2021 harganya 6-7 dollar AS, jadi ada penurunan. Ini bahan baku,” kata Erick.

Sementara jika vaksin asal Sinovac tersebut sudah siap dipakai untuk imunisasi massal di Indonesia, kalkulasi harga perkiraan dari Bio Farma yakni Rp 25-30 dollar AS atau kisaran Rp 366.000 sampai Rp 439.000 (harga vaksin Covid-19).

Targetnya, pelaksanaan vaksin massal bisa dilakukan pada akhir tahun 2020. Vaksin virus corona tersebut sebagian berasal dari bulk vaksin yang didatangkan dari Sinovac China.

Cegah Resesi, Pemerintah Kejar Penyerapan Anggaran PEN

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan dalam program pemulihan ekonomi nasional pemerintah tengah berusaha menggulirkan dana kepada masyarakat. Cara ini dianggap paling tepat untuk mencegah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat menurunnya daya beli masyarakat.

“Kalau kepentingan pemerintah sekarang yang penting uang bergulir ke masyarakat dan perkuat daya beli dan konsumsi naik,” kata Teten dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Jumat (4/9).

Melalui cara ini diharapkan pertumbuhan ekonomi menjadi positif pada kuartal ketiga yang tinggal satu bulan lagi. Sehingga tidak terjadi resesi ekonomi akibat perlambatan ekonomi secara berturut-turut selama dua kuartal.

Sampai akhir Desember 2020, Pemerintah akan terus menyalurkan Bantuan Produktif Presiden kepada sektor pelaku UMKM dengan kriteria tertentu. Jumlahnya pun diperkirakan akan terus bertambah karena pemerintah memberikan ruang bantuan dana hibah modal kerja Rp 2,4 juta ini sampai 20 juta penerima.

“Kita punya 18 juta data lagi yang sedang kami lakukan cleansing bersama dengan OJK lewat bank himbara,” kata Teten.

Penyaluran lewat bank milik pemerintah Nini dianggap jalur cara efektif dan memiliki akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, penerimaan bantuan disalurkan dengan menggunakan rekening bank sesuai nama dan alamatnya. Sehingga kemungkinan terjadinya salah sasaran bisa diminimalisir m

“Ini diterima by name by address. Jadi enggak mungkin dikasih ke yang sudah meninggal dan ini diberikan kepada mereka yang saldonya dibawah Rp 2 juta,” kata Teten.

Terkait data, Teten mengakui pihaknya belum memiliki data pelaku UMKM secara lengkap dan komprehensif. Sebab ada banyak kementerian dan lembaga yang mengurus UMKM dan belum terintegrasi.

Untuk itu dia mengumpulkan data pelaku UMKM dari berbagai pihak tersebut, mulai dari bank Himbara, dinas koperasi di tingkat provinsi, kota dan kabupaten dan lembaga lainnya. Namun dalam proses menuju pencairannya, Kementerian Koperasi dan UKM ikut mengawasi.

“Kita pastikan betul ini tepat sasaran, penyalurannya juga kita pastikan,” kata dia.

Bahkan dia turut turun ke lapangan untuk memastikan dana yang disalurkan tepat sasaran. Hasilnya, Teten menemukan fakta dana hibah modal kerja sebagai digunakan masyarakat ada yang digunakan untuk menyambung hidup.

Selain itu, ada penerima bantuan yang tak langsung membelanjakan dana bantuan baik itu konsumsi atau modal kerja. Sebaliknya malah disimpan dengan berbagai macam pertimbangan.

“Kalau tidak dihabiskan tidak apa-apa, karnea ini wajar, mental pegusaha. Membantu orang kecil itu mudaratnya sedikit, karena ini kepentingan rakyat sedang susah,” kata dia.