Pasangan Machfud-Mujiaman Batal Tes Psikologi

Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Machfud-Mujiaman batal menjalani tes psikologi yang digelar KPU di Graha Amerta, RSUD Soetomo, Kota Surabaya, Jatim, Selasa (8/9).

Bacawawali Surabaya Mujiaman membenarkan dirinya bersama Machfud batal untuk ikut tes psikologi gelombang pertama. Selanjutnya, dijadwalkan oleh KPU Kota Surabaya pada gelombang kedua. ”Tadinya gelombang I. Akan tetapi, saya juga tidak tahu, KPU hanya memberi tahu seperti itu,” kata Mujiaman seperti dilansir dari Antara di Surabaya pada Selasa (8/9).

Selain itu, Mujiaman mengaku, pihaknya sampai saat ini belum menerima hasil swab test yang dilaksanakan di RSUD Soetomo pada Senin (7/9).

Saat ditanya kenapa pasangan Machfud-Mujiaman yang diusung delapan parpol belum menerima hasil swab, sementara paslon lainnya, Eri-Armuji, yang diusung PDIP sudah, Mujiaman mengatakan, pihaknya sudah menanyakan kepada pihak RSUD Soetomo.

”Jawaban mereka, belum selesai. Mungkin karena kami datang ke RSUD Soetomo sekitar pukul 11.00 WIB jadi hasilnya belum selesai,” ujar Mujiaman.

Meski demikian, Mujiaman mengaku, dia dan Machfud hingga saat ini, dalam kondisi sehat. Mujiaman mengaku pernah positif Covid-19 pada saat masih menjabat dirut PDAM Surabaya. ”Dahulu sudah pernah positif. Kalau sudah pernah, Insya Allah, lebih tahan,” tutur Mujiaman.

Baca Juga: Peluang Menang Machfud-Mujiaman, Gerindra Ditarget Dulang 275 Ribu Suara

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Nur Syamsi dan anggota KPU Surabaya Soepriyatono belum bisa dikonfirmasi terkait dengan hasil swab bakal paslon. Saat dihubungi mereka tidak menjawab panggilan telepon.

Soepriyatono sebelumnya mengatakan, bahwa hasil swab test tidak menjadi bagian dari syarat yang bisa menggugurkan pencalonan. Kalau paslon yang mendaftar hasilnya negatif, KPU membolehkan datang untuk tes kesehatan lanjutan. Apabila ada yang positif, protokol kesehatan dijalankan, yakni disarankan untuk isolasi terlebih dahulu.

Peluang Menang Machfud-Mujiaman, Gerindra Ditarget Dulang 275 Ribu Suara

Partai Gerindra Surabaya diberi target bisa mengumpulkan sedikitnya 275 ribu suara untuk pasangan Machfud Arifin-Mujiaman. Mereka pun mengatur strategi agar target tersebut tercapai, bahkan terlampaui.

Ketua DPC Gerindra Surabaya Bagio Fandi Sutadi mengaku sudah menyiapkan strategi khusus. Fokus pertarungan akan terjadi di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Namun, suara yang dikejar di tingkat TPS sejatinya tidak banyak. Masing-masing kader hanya diberi tanggung jawab kurang dari seratus suara. Meski terlihat kecil, tanggung jawab tersebut dibagi ke semua partai pengusung. Jika ditotal, Gerindra bisa mengumpulkan 275 ribu suara.

”Masing-masing partai punya beban yang berbeda. Kita terbanyak kedua setelah PKB dan itu saya rasa memang proporsional,” kata politikus yang juga mantan birokrat itu.

Menurut Sutadi, itu merupakan perhitungan yang riil. Bukan hanya di atas kertas atau sekadar klaim. Kalkuasi yang sudah dilakukan disesuaikan dengan kondisi masing-masing partai dan situasi di lapangan. ”Kita harus realistis dalam hal ini. Tidak boleh berandai-andai. Jadi, hitung-hitungan itu sudah riil,” ucapnya.

Menurut Sutadi, angka 275 ribu suara itu merupakan target minimial. Jika dilihat antusiasme dan militansi para kader di lapangan, pria yang pernah maju sebagai calon wali kota pada 2010 itu yakin dan optimistis Gerindra bisa mengumpulkan suara melebihi target yang ditetapkan.

”Karena memang kita memberikan reward khusus bagi kader yang berhasil mencapai targetnya. Itu bagian dari motivasi dan itu penting,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Fraksi Gerindra A.H. Thoni menilai bahwa kalkulasi politik memang harus dilakukan secara riil. Karena itu, Gerindra membuat perhitungan berdasar peta kekuatan yang dimiliki. Termasuk ceruk suara potensial yang bisa digenjot lagi.

Cara MAKI Dapat Informasi dan Data Kasus-Kasus Besar

MAKI menerima informasi dari pesan pendek, telepon, atau ketemu langsung. Prinsip kerja mereka: semua informasi dugaan perbuatan menyimpang diteruskan ke penegak hukum. Jika aparatnya mbalela, ya digugat ke pengadilan.

SEANDAINYA Eugene-Francois Vidocq tidak mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum di Prancis pada 1800-an silam, barangkali geng-geng perampok di sana aman-aman saja. Jika tim satuan tugas (satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Novel Baswedan tak menjejaki informasi soal ’’selingkuhan’’ Tin Zuraida, mungkin Nurhadi belum ketemu sampai sekarang.

Di kasus Djoko Soegiarto Tjandra, seandainya permohonan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Juni lalu tak terdeteksi, buron yang akrab disapa Joker itu mungkin tetap santai. Tanpa capek-capek berurusan dengan tiga lembaga penegak hukum sekaligus: Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan KPK.

Kerja aparat penegak hukum (APH) memang kerap berawal dari laporan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan, setiap orang memang berhak mengadu dan melapor ke penyelidik atau penyidik. Asal orang itu mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana. Aturan itu ada di pasal 108 ayat (1) KUHAP (kitab acara pidana).

Di dunia kriminologi, ada beberapa istilah bagi mereka yang memberikan informasi perbuatan dugaan tindak pidana. Misalnya, cepu, SP (spion polisi), informan, agen, dan saksi yang bekerja sama (whistleblower).

Mereka umumnya memberikan informasi tentang peristiwa pidana atau keterlibatan pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

Nah, dalam beberapa kasus, kelompok Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) memainkan peran sebagai pemberi informasi tersebut. Meski tidak menjalankan sistem kerja terstruktur, informasi dari MAKI cukup membuat orang awam ’’geleng-geleng’’. Dari mana dan bagaimana mereka mendapatkan informasi dan data yang akurat?

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menuturkan, informasi yang diteruskan ke aparat berwajib berasal dari banyak sumber. Di kasus dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri, misalnya, data yang dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK berawal dari sumber yang berjenjang. ’’Apalagi itu acara (Firli di Baturaja, Red) di tempat umum,’’ ujarnya saat ditemui di Solo, Sabtu (5/9).

Sehari setelah menerima foto Firli menaiki helikopter mewah, MAKI langsung menyiapkan pelaporan tentang dugaan pelanggaran etik bergaya hidup mewah atau hedonis. Pimpinan dan pegawai KPK sesuai dengan aturan dilarang menunjukkan gaya hidup hedonis.

’’Naik helikopter biasa saja sudah mewah bagi saya, apalagi naik helikopter president class,’’ ungkapnya.

Untuk kasus Djoko Tjandra, MAKI bukan pihak pelapor. Namun, MAKI ikut berkontribusi memberikan informasi tentang kejanggalan status kependudukan Joker. Lewat akses sistem kependudukan dan pencatatan sipil, MAKI mendapati ada yang aneh dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Djoko Tjandra di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta.

Sepengetahuan MAKI, Djoko Tjandra adalah buron yang tercatat memiliki paspor Papua Nugini. Artinya, Joker bukan lagi warga negara Indonesia (WNI). Sebab, bila merujuk penjelasan umum UU Kewarganegaraan, Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan (bipatride) atau tanpa kewarganegaraan (apatride).

’’Djoko Tjandra kan hidup di luar negeri, masak bisa bikin e-KTP?’’ ujar Boyamin.

Dari situ dugaan penyimpangan atas pengurusan e-KTP Joker menyita perhatian banyak pihak. Pemprov DKI Jakarta pun melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait. Khususnya lurah Grogol Selatan yang diduga membantu Joker membuat e-KTP lewat jalur ’’khusus’’.

Boyamin menyebut sejatinya MAKI adalah perkumpulan lawyer yang mengawal kasus-kasus korupsi dan dugaan penyimpangan. Seiring berjalannya waktu, makin banyak sumber informasi yang masuk ke MAKI. Baik melalui pesan singkat, sambungan telepon, maupun secara lisan dan tatap muka. ’’Kami tidak punya alat sadap, hanya punya handphone,’’ terangnya.

MAKI tercatat pernah bersinggungan dengan kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat. Selain menjadi pelapor, MAKI mengawal kasus tersebut agar terus berjalan. Misalnya, penanganan kasus korupsi Bank Century yang dipraperadilankan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Putusan hakim memerintah KPK untuk menetapkan beberapa tersangka.

Khusus untuk kasus-kasus yang melibatkan orang-orang ’’besar’’, MAKI mengaku mengumpulkan informasi lewat jejaring pertemanan dan relasi yang sudah lama terbangun di lingkungan institusi penegak hukum. Membangun jaringan ’’cepu’’ itu dimulai sejak 2003 atau awal-awal dirinya hijrah ke Jakarta. ’’Informanku bukan dari BIN (Badan Intelijen Negara) atau orang-orang Pejaten (sebutan markas BIN),’’ ungkap pria kelahiran Ponorogo, Jawa Timur, tersebut.

Boyamin mengaku tidak akan membuka nama orang-orang yang telah memberinya informasi dan data terkait dengan korupsi maupun penyimpangan. ’’Pelapor itu yakin ke saya, karena saya tidak mencari duit dari data itu,’’ ujarnya.

Boyamin berkomitmen membayar informasi dan kepercayaan para pelapor itu dengan mengawal kasus sampai tuntas. Lewat MAKI, Boyamin beberapa kali menggugat institusi penegak hukum melalui praperadilan karena kasus yang dilaporkannya mangkrak alias tidak ditindaklanjuti. ’’Saya menjamin sumber informasi saya itu aman,’’ papar mantan anggota DPRD Solo tersebut.

Apple Bikin Acara Khusus pada 15 September, Rilis iPhone 12?

Halodunia.net – Perusahaan teknologi Apple menjadwalkan acara khusus yang akan digelar pada 15 September 2020. Penggemar dan investor mengharapkan bahwa acara tersebut merupakan penyegaran dalam barisan beberapa produk inti perusahaan, atau agenda tahunan peluncuran iPhone generasi baru, iPhone 12.

Acara tersebut akan dilakukan secara online dan disiarkan di situs web perusahaan dari kantor pusatnya di Cupertino, California, kata Apple, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Sementara undangan rahasia dari Apple untuk media berbunyi ‘Time flies’, demikian dilaporkan Reuters, Selasa, 8 September 2020.

Selain itu, kepala pemasaran Apple Greg Joswiak juga mengunggah sebuah video teaser, dengan tanggal peluncuran muncul dalam format augmented reality, yang mengisyaratkan elemen 3D untuk acara tersebut. “Sampai jumpa dalam 7 hari! #AppleEvent,” cuit dia dalam keterangan video, Selasa.

Bulan September memang merupakan agenda rutin perusahaan besutan Tim Cook itu untuk memunculkan iPhone, tapi mungkin masih membutuhkan waktu karena pada Juli Apple melakukan penundaan beberapa minggu dari jadwal biasanya. Produk lain yang biasanya diluncurkan pada September termasuk versi baru Apple Watch dan iPad.

Menurut analis dari Investing.com Haris Anwar, 15 September mendatang bukanlah acara peluncuran iPhone 12. “Dengan begitu banyaknya hype seputar kemampuan 5G yang diharapkan, waktu akan menjadi segalanya dan penundaan ini bisa menjadi masalah besar bagi Apple,” kata Anwar.

Dia menerangkan kemungkinan Apple akan menjadwalkan acara terpisah nanti untuk peluncuran versi baru iPhone. “Jika mereka tidak meluncurkan pada Oktober, maka hal itu bisa sangat merugikan penjualan di musim liburan yang penting, di mana banyak orang akan mencari untuk mengganti ponsel mereka dengan model yang lebih baru,” tutur Anwar menambahkan.

Apple yang biasa dikenal menggelar peluncuran heboh dan dihadiri ratusan jurnalis di kantor pusatnya, terpaksa meredam kegembiraan tahun ini dengan acara yang berjalan secara virtual untuk pertama kalinya karena Covid-19.
REUTERS | TECH RADAR

Hiiiii!! Buaya Langka Gendong 100 Anaknya di Punggung

Halodunia.net – Saat melihat foto di atas, mungkin beberapa dari kita merinding, seram, atau mungkin takjub.

Ada cerita menarik di balik foto menakjubkan yang diambil oleh fotografer asal India, Dhritiman Mukherjee.

Saat terombang-ambing di perairan National Chambal Sanctuary, India Utara, seekor gavial atau gharial air tawar berjenis kelamin jantan tengah menunggu lebih dari 100 anaknya yang berusia sebulanan untuk naik ke punggungnya sebelum melakukan perjalanan.

“Buaya biasanya membawa anak mereka dengan memasukkannya ke mulut,” kata Patrick Campbell, kurator senior reptil di Museum Sejarah Alam London, dilansir BBC, Selasa (1/9/2020).

“Namun untuk gharial, morfologi moncongnya yang unik tidak memungkinkan mereka melakukan hal itu (membawa anaknya di dalam mulut). Jadi, bayi-bayi gharial harus berpegangan pada kepala dan pundak ayahnya agar tetap selamat,” imbuhnya.

Untuk diketahui, gavial atau gharial (Gavialis gangeticus) dikenal juga sebagai buaya pemakan ikan.

Hewan ini termasuk anggota ordo crocodilia dari famili Gavialidae yang habitat aslinya di bagian utara anak benua India.

Gharial panjangnya bisa mencapai 4,5 meter dengan berat 900 kilogram.

Menurut National Geographic, hewan ini dinamai gharial karena tonjolan bulat yang ada di ujung moncongnya. Tonjolan ini disebut gharas, yang dalam bahasa Hindi berarti “pot lumpur”.

Tonjolan ini berguna untuk menguatkan suara dan meniup gelembung selama musim kawin, sebuah adaptasi yang tampaknya sangat membantu kelangsungan hidup buaya ini.

Menurut Mukherjee, “ayah buaya” dalam foto ini telah kawin dengan tujuh sampai delapan betina berbeda untuk mendapatkan keturunan lebih dari 100 tukik.

Dilansir Live Science, Jumat (4/9/2020), gharial saat ini sangat terancam punah.

Menurut Natural History Museum, diperkirakan hanya ada 650 ekor gharial dewasa yang hidup di sungai air tawar India dan Nepal.

National Chambal Sanctuary India, yang dipatroli Mukherjee selama berminggu-minggu hingga mendapatkan bidikan ini, memiliki 500 gharial dewasa tersebut.

Foto Mukherjee adalah satu dari 100 gambar yang “sangat dipuji” dalam kompetisi Fotografer Satwa Liar Tahun Ini, yang diselenggarakan oleh Natural History London.

Penulis: Gloria Setyvani PutriEditor: Gloria Setyvani Putri

Indonesia Digembok 59 Negara, Pemerintah Diminta Bertindak Cepat

Halodunia.net – Pemerintah diminta bertindak cepat mengatasi pandemi Covid-19 di Tanah Air agar jumlah negara yang menutup pintu untuk warga negara Indonesia (WNI) tidak terus bertambah.

Diketahui, sebanyak 59 negara melarang WNI masuk ke negaranya akibat Pandemi Covid-19. Larangan itu berkaitan dengan tingginya angka kasus positif Covid-19 di Indonesia. “Terkait ada 59 negara yang melarang warga Indonesia masuk kenegaranya tentu ini berkaitan dengan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia yang terus bertambah setiap hari sejak ditemukan kasus pertama di bulan Maret hingga saat ini,” ujar anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal kepada SINDOnews, Rabu (9/9/2020). (Baca juga: 59 Negara Tutup Indonesia, Pemerintah Disarankan Perkuat Diplomasi Lindungi WNI)

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut keputusan 59 negara itu akan berdampak terhadap para pekerja migran, para pelaku bisnis, pelajar ataupun warga Indonesia yang mempunyai keperluan lainnya. “Oleh karena saya berpendapat pemerintah harus bertindak cepat untuk mengantisipasi agar tidak bertambah negara yang melarang masuk warga negara Indonesia,” kata Iqbal. (Baca juga: 59 Negara Tutup Pintu, Citra Indonesia di Internasional Akan Negatif)

Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Barat II ini mengatakan, tindakan cepat yang harus dilakukan pemerintah adalah mengendalikan dan menurunkan angka kasus positif Covid-19. “Dan melobi ke 59 negara untuk melonggarkan kebijakan larangan masuk WNI. Saya optimistis jika langkah dan tindakan cepat ini dapat dilakukan maka ke 59 negara tersebut akan kembali membuka izin masuk,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, 59 Negara yang menutup pintu untuk WNI saat ini di antaranya Malaysia, Hungaria, Uni Emirat Arab, Jepang, Brunei Darussalam, Australia, dan Afrika Selatan. Sementara itu, kasus positif Covid-19 di Indonesia telah tembus 200.000 berdasarkan data terakhir, Selasa 8 September 2020.

PDIP Disebut Kumpulan Orang-Orang Anti-Islam dan Memusuhi Ulama?

Beredar narasi bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan tempat berkumpul atau kumpulan orang-orang anti-Islam dan memusuhi ulama. Narasi ini beredar melalui pesan berantai WhatsApp.

“Sesuai fakta bahwa PDIP adalah kumpulan orang orang yang anti Islam, memusuhi Ulama dan Umat Islam dan tidak Pancasilais serta tidak punya rasa nasionalis,” bunyi narasi yang beredar.

Narasi ini diawali dengan label seruan. Kemudian pada bagian akhir narasi terdapat kalimat viralkan.

Berikut narasi selengkapnya:

SERUAN

Kepada Para Ulama dan Umat Islam di Jawa Tengah, Jawa barat, DIY dan di Jawa Timur, dan di Indonesia pada umumnya  tunjukan jati diri kalian sebagai seorang muslim yang anti Komunis,    dengan cara tidak mau menjadi Combe atau Kacung atau Budak nya PDIP_   dan jangan pernah mendukung PDIP dan orang2 yang dicalonkan PDIP dalam Pilkada, Pilleg dan Plpres.

Sesuai fakta bahwa PDIP adalah kumpulan orang orang yang anti Islam, memusuhi Ulama dan Umat Islam dan tidak Pancasilais serta tidak punya rasa nasionalis

Buktinya banyak yaitu Ketua Umumnya tidak berhijab dan tidak percaya akherat,  para Ulama dan Umat islam garis lurus dituduh radikal banyak oknum berbau komunis, kafirun dan munafikun yang berkumpul dan  menjadi kader PDIP menuduh dan memfitnah Ulama dan Umat Islam yang kritis serta melaporkan kepada Polisi

Jadi tidak ada alasan untuk mendukung PDIP hanya karna kepentinga sesaat hingga mengorbankan Negri ini  Allohu Akbar !!!

Yuks kedepan jangan dukung, jangan pilih PDIP dan ayo kita bau membahu untuk tenggelamkan PDIP.

UMAT islam dan Indonesia akan damai dan tenteram tanpa PDIP dan juga Indonesia  akan terbebas dari radikalisme dan  premanisme gak PDIP

Viralkan…!

Penelusuran:

Dari penelusuran tim Cek Fakta Medcom.id, klaim bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan tempat berkumpul atau kumpulan orang-orang anti-Islam dan memusuhi ulama, tidak berdasar. Faktanya, PDIP memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.

Dilansir JPNN.com, Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah mengaku tuduhan yang dialamatkan kepada partainya tidak rasional. Pasalnya, PDIP juga memiliki komitmen tinggi terhadap Islam.

“Jangan lupa juga, PDIP memiliki organisasi sayap bernama Baitul Muslimin Indonesia atau Bamusi, organisasi sayap partai di bidang keislaman yang dibentuk oleh DPP PDIP pada tahun 2007. Bamusi ini beranggotakan kaum muslimin dari berbagai ormas Islam,” kata Gus Falah seperti dilansir JPNN.com, Jumat 26 Juni 2020.

Gus Falah menambahkan di seluruh kantor partai dari tingkat DPP hingga DPC di seluruh Indonesia hampir semuanya memiliki masjid atau musala. Bahkan masjid di kantor DPP PDIP selalu menyelenggakaran salat Jumat dan menyemarakkan kegiatan lainnya di hari besar Islam.

“Jadi, seluruh fakta yang ada menunjukkan PDIP sama sekali bukan komunis, sehingga para pihak yang selalu menuduh PDIP sebagai komunis itu, mungkin ‘salah minum obat'” ujar Gus Falah.

Di sisi lain, juga terdapat kader PDIP yang menjadi kepala daerah pro terhadap kegiatan Islam. Di antaranya, Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Askolani Jasi.

Bupati Askolani ini memiliki program Salat Duha sebagai bagian dari langkah mewujudkan visi dan misi Banyuasin Religius. Program ini diharapkan dapat memicu kebangkitan peradaban Islam.

“Program dan visi misi bupati tak akan bermanfaat banyak jika tidak mendapat ridho dari Allah, dengan sholat dhuha ini Insya Allah dapat menjemput keridhoan Allah SWT,” kata Askolani seperti dilansir TribunSumsel.com, Rabu 9 Januari 2019.

Di bawah kepemimpinan Askolani, juga terdapat program pemberian insentif untuk para guru ngaji, ustaz dan ustazah. Pula program untuk rumah tahfids, gerakan Maghrib Mengaji dan umrah gratis untuk para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kurang mampu.

Kesimpulan:

Klaim bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan tempat berkumpul atau kumpulan orang-orang anti-Islam dan memusuhi ulama, tidak berdasar. Faktanya, PDIP memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.

Negara yang Tutup Pintu dan Minta Warganya Jauhi Indonesia

Halodunia.net – Per 7 September 2020, Malaysia melarang WNI masuk ke negaranya. Musababnya, kasus virus corona di Indonesia sudah mencapai 150 ribu lebih, bahkan sejak Selasa (8/9) kasus corona di Indonesia sudah lebih dari 200.000.

Saat ini, karena pandemi virus corona hampir semua negara memberlakukan pembatasan masuk bagi warga asing. Namun, ada beberapa negara yang menyebutkan dengan detail warga dari negara mana saja yang tak boleh masuk.

Bukan cuma melarang warga asing masuk, beberapa negara juga meminta warganya tidak pergi ke sejumlah negara termasuk Indonesia.

Dirangkum dari beberapa sumber, berikut daftar beberapa negara yang melarang WNI masuk dan meminta warganya tidak datang ke Indonesia.

Amerika Serikat

Gedung Kedutaan Amerika Serikat. Foto: Dok. Istimewa

Pada awal Agustus, Amerika Serikat memberlakukan travel advisory level 4 kepada Indonesia.

Dengan pemberlakukan tersebut maka warga AS dianjurkan untuk tidak pergi ke Indonesia.

“Pada 7 Agustus 2020, Kemlu AS menyampaikan perkembangan travel advisory Indonesia tetap di level 4: jangan pergi ke sana. Untuk informasi lebih lanjut bisa lihat di www.travel.state.gov,” sebut keterangan Kedubes AS di Indonesia dalam situsnya.

Sampai saat ini AS masih memberlakukan anjuran agar warganya tidak mengunjungi Indonesia.

Jepang

com-Osaka Jepang Foto: Shutterstock

Jepang merupakan salah satu negara yang melarang WNI masuk. WNI baru bisa masuk ke Jepang bila ada alasan kuat.

“Warga Negara Asing (WNA) yang pernah berada di Indonesia selama 14 hari ditolak masuk ke Jepang, apabila tidak ada alasan khusus,” sebut situs KBRI Tokyo pada 31 Agustus 2020.

WNA dalam keterangan itu merujuk pada WNA di luar kewarganegaraan Jepang.

Larangan tersebut diberlakukan sebagai bagian pencegahan dan perlindungan dari pandemi virus corona.

Malaysia

KBRI Kuala Lumpur mengurus bantuan untuk WNI di Malaysia. Foto: Facebook/@KBRI Kuala Lumpur

Malaysia merupakan negara teranyar yang memasukkan Indonesia ke dalam daftar larangan masuk ke negaranya.

Selain Indonesia, Malaysia juga melarang WN Amerika Serikat, Filipina, India dan beberapa negara Eropa lainnya.

Meski sudah ada larangan, Pemerintah Negara Bagian Sarawak berencana banding. Mereka berkeinginan agar WNI yang bekerja di sektor-sektor khusus seperti diplomat, ABK, atau awak penerbangan tetap diizinkan masuk Sarawak.

Australia

ilustrasi kota Perth, Australia Barat salah destinasi wisata Dingin Foto: istimewa

Mengutip situs resmi pemerintah Australia www.smartraveller.gov.au Indonesia masuk ke dalam daftar larangan.

Sampai 9 September 2020, Pemerintah Australia meminta agar warganya tidak pergi ke Indonesia, termasuk Bali. Pulau Dewata merupakan destinasi favorit turis Australia.

Pemerintah Australia menyatakan, larangan masih diberlakukan karena pandemi virus corona yang belum usai.

kumparan

Jogo Suroboyo : Tidak Ada Ruang Radikalisme dan Premanisme di Surabaya

Halodunia.net – Polri tidak akan pernah memberikan ruang atau nafas buat para Radikalis , intoleran dan juga premanisme di Surabaya serta di Nusantara,. tindakan brutal yang selalu mengatasnamakan agama, dimana selalu digaungkan oleh para radikalis, padahal tidak ada satupun dalam konteks ajaran agama untuk mengajarkan tindakan tindakan brutal seperti Radikalisme ataupun Premanisme.

Kapolri Jenderal Idham Aziz M.Si Secara lantang menyatakan bahwa Polri tidak akan lengah dan juga takut untuk melawan para radikalisme dan premanisme serta inotoleran yang selalu dan seringkali memberikan rasa takut dan juga  meresahkan masyarakat indonesia.

Senada dengan pernyataan Kapolri Jenderal Idham Aziz terkait masalah Radikalisme, intoleran dan juga permanisme. Di  Kota Surabaya yang dikenal sebagai Kota Pahlawan dimana saat ini Tongkat komando kepolisisan wiliayah Kota Besar Surabaya dipegang oleh putra asli papua Kombes. Pol. Jhonny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P.  juga menyatakan hal yang sama.

Kami tidak akan pernah memberikan ruang untuk para Radikalisme, Intoleran, serta Premanisme bisa bernafas di  Kota Surabaya ” papar Kombes Isir, dalam hal ini seluruh anggota kepolisian Wilayaha kota besar surabaya akan tetap semangat menjaga kota surabaya dari ancaman dan tindakan tindakan anarkis yang selalu dilakukan oleh orang orang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk membuat masyarakat resah dan Takut

 

Baca Juga Artikel Kesehatan

Bioglass untuk Kesehatan

Bioglass Berikan Manfaat Ajaib

Presiden Jokowi Himbau Agar Paslon Pilkada Tidak Mengumbar Narasi yang Memecah Belah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penyelenggaran Pilkada serentak 9 Desember mendatang berkualitas walaupun di tengah pandemi Covid-19 di tanah air. Dia menginginkan di Pilkada serentak pasangan calon kepala daerah ini tidak menggunakan narasi-narasi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan.

“Kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan bahasa-bahasa, narasi, simbol-simbol, yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik identitas, politik SARA, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan,” ujar Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9).

Jokowi menginginkan para calon kepala daerah ini beradu gagasan dan program. Itu yang lebih baik ditonjolkan dari para kontestan Pilkada serentak. Sehingga hajatan tersebut ini bisa berkualitas‎. “Kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah,” katanya.

Masyarakat juga diimbah Jokowi untuk mengetahui masing-masing latar belakang para kandidat yang bakal dipilihnya tersebut. “Agar daerah mendapat pemimpin yang baik, terbaik,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bisa bekerja keras menyelenggaran Pilkada serentak yang berkualitas. Sehingga nantinya para pendikung paslon yang kalah bisa menerima hasil penghitungan Pilkada serentak tersebut. “Penyelenggara pilkada bekerja menjaga stabilitas politik di daerah dan masyarakat untuk menerima hasil-hasil pilkada,” pungkasnya.

Diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan setidaknya sebanyak 37 bakal calon kepala daerah yang positif tertular Covid-19.Sebanyak 37 bakal calon kepala daerah yang positif Covid-19 itu tersebar di 21 provinsi di Indonesia. ‎Adapun, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.