Indonesia Digembok 59 Negara, Pemerintah Diminta Bertindak Cepat

Halodunia.net – Pemerintah diminta bertindak cepat mengatasi pandemi Covid-19 di Tanah Air agar jumlah negara yang menutup pintu untuk warga negara Indonesia (WNI) tidak terus bertambah.

Diketahui, sebanyak 59 negara melarang WNI masuk ke negaranya akibat Pandemi Covid-19. Larangan itu berkaitan dengan tingginya angka kasus positif Covid-19 di Indonesia. “Terkait ada 59 negara yang melarang warga Indonesia masuk kenegaranya tentu ini berkaitan dengan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia yang terus bertambah setiap hari sejak ditemukan kasus pertama di bulan Maret hingga saat ini,” ujar anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal kepada SINDOnews, Rabu (9/9/2020). (Baca juga: 59 Negara Tutup Indonesia, Pemerintah Disarankan Perkuat Diplomasi Lindungi WNI)

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut keputusan 59 negara itu akan berdampak terhadap para pekerja migran, para pelaku bisnis, pelajar ataupun warga Indonesia yang mempunyai keperluan lainnya. “Oleh karena saya berpendapat pemerintah harus bertindak cepat untuk mengantisipasi agar tidak bertambah negara yang melarang masuk warga negara Indonesia,” kata Iqbal. (Baca juga: 59 Negara Tutup Pintu, Citra Indonesia di Internasional Akan Negatif)

Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Barat II ini mengatakan, tindakan cepat yang harus dilakukan pemerintah adalah mengendalikan dan menurunkan angka kasus positif Covid-19. “Dan melobi ke 59 negara untuk melonggarkan kebijakan larangan masuk WNI. Saya optimistis jika langkah dan tindakan cepat ini dapat dilakukan maka ke 59 negara tersebut akan kembali membuka izin masuk,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, 59 Negara yang menutup pintu untuk WNI saat ini di antaranya Malaysia, Hungaria, Uni Emirat Arab, Jepang, Brunei Darussalam, Australia, dan Afrika Selatan. Sementara itu, kasus positif Covid-19 di Indonesia telah tembus 200.000 berdasarkan data terakhir, Selasa 8 September 2020.

Ayo Jaga Surabaya Dari Bahaya Radikalisme

Polri tidak akan pernah memberikan ruang atau nafas buat para Radikalis , intoleran dan juga premanisme di Surabaya serta di Nusantara,. tindakan brutal yang selalu mengatasnamakan agama, dimana selalu digaungkan oleh para radikalis, padahal tidak ada satupun dalam konteks ajaran agama untuk mengajarkan tindakan tindakan brutal seperti Radikalisme ataupun Premanisme.

Kapolri Jenderal Idham Aziz M.Si Secara lantang menyatakan bahwa Polri tidak akan lengah dan juga takut untuk melawan para radikalisme dan premanisme serta inotoleran yang selalu dan seringkali memberikan rasa takut dan juga meresahkan masyarakat indonesia.

Senada dengan pernyataan Kapolri Jenderal Idham Aziz terkait masalah Radikalisme, intoleran dan juga permanisme. Di Kota Surabaya yang dikenal sebagai Kota Pahlawan dimana saat ini Tongkat komando kepolisisan wiliayah Kota Besar Surabaya dipegang oleh putra asli papua Kombes. Pol. Jhonny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P. juga menyatakan hal yang sama.

Kami tidak akan pernah memberikan ruang untuk para Radikalisme, Intoleran, serta Premanisme bisa bernafas di Kota Surabaya ” papar Kombes Isir, dalam hal ini seluruh anggota kepolisian Wilayaha kota besar surabaya akan tetap semangat menjaga kota surabaya dari ancaman dan tindakan tindakan anarkis yang selalu dilakukan oleh orang orang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk membuat masyarakat resah dan Takut

Jokowi Minta Tim Pengembangan Vaksin Covid-19 Kerja Cepat

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (9/9/2020) itu, Jokowi memberi pesan khusus kepada tim.

“Bapak Presiden meminta agar kita bekerja dengan cepat, tetapi yang paling penting mengikuti segala prosedur,” kata Ketua Penanggungjawab Tim yang sekaligus Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro usai pertemuan.

Menurut Bambang, Presiden ingin tim bekerja cepat karena vaksin Covid-19 ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Baca juga: Penelitian Awal, Vaksin Covid-19 Perlu Disuntikkan Lebih dari Sekali

Dengan adanya vaksin, maka diharapkan pandemi bisa selesai dan kehidupan masyarakat kembali normal.

Namun, pengembangan vaksin juga harus hati-hati agar bisa efektif menangkal Covid-19 serta tak menimbulkan efek samping.

Vaksin harus aman tanpa efek samping yang membahayakan dan vaksin diharapkan akan manjur dan berkhasiat untuk memperkuat daya tahan tubuh menghadapi COVID-19 yang kita tidak tahu berapa lama lagi,” kata Bambang.

Bambang menyebut, pengembangan bibit vaksin merah putih yang dilakukan Eijkman saat ini sudah mencapai 50 persen.

Baca juga: Tiga Perusahaan Swasta Akan Dilibatkan Produksi Massal Vaksin Covid-19

Uji coba pada hewan ditargetkan rampung pada tahun ini.

Dengan demikian, pada awal tahun depan bisa dilakukan uji klinis pada manusia.

Lalu jika uji klinis fase I, II dan III lancar, maka produksi massal bisa dilakukan.

“Perkiraannya triwulan IV 2021 kita bisa produksi dalam jumlah besar,” kata Bambang.

Selain vaksin merah putih yang dikembangkan di dalam negeri, Indonesia juga bekerjasama dengan dua negara untuk mendatangkan vaksin Covid-19. Indonesia menjalin kerjasama dengan perusahaan China, Sinovac Biotech Ltd, serta perusahaan United Emirates Arab, Group 42.

Dua Paslon Pilkada Surabaya Tes Corona, Hasilnya Tak akan Diumumkan

Dua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya di ajang Pilkada 2020, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno dan Eri Cahyadi-Armuji, hari ini melakukan tes usap atau swab test Covid-19.

BACA JUGA : KPU Gowa dan Soppeng Perpanjang Pendaftaran Peserta Pilkada 2020

Adapun keduanya menjalani tes tersebut di RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang dilakukan dari pagi sampai siang. Hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tahapan Pemilu pada Era Covid-19.

“Hari ini, kedua paslon mengikuti swab test dari pagi sampai siang,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Soeprayitno, seperti dilansir dari Antara, Senin (7/9/2020).

Meski demikian, hasil tes tersebut tidak menjadi rujukan untuk menggugurkan pencalonan. Jika terbukti positif Covid-19, maka disarankan melakukan isolasi.

Soeprayitno menerangkan, hasil tes akan dibawa malam ini. Namun, tidak akan dipublikasikan.

“Nanti malam diserahkan ke KPU Kota Surabaya. Cuma ini menjadi data yang dikecualikan untuk dipublikasikan,” jelas dia.

59 Negara Tutup Pintu untuk Warga Indonesia, Ini Sikap Pemerintah RI

Sedikitnya 59 negara melarang warga Indonesia masuk ke negaranya. Hal ini berkaitan dengan tingginya angka kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Hingga Senin, 7 September 2020, total kasus virus Corona di Indonesia mencapai 196.989 orang, adapun jumlah pasien sembuh total 140.652 orang, dan 8.130 pasien dilaporkan meninggal.

Salah satu negara yang membatasi kunjungan dari Indonesia ke negaranya adalah Malaysia. Larangan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada Selasa 1 September lalu dan berlaku mulai Senin, 7 September.

Selain kunjungan warga negara Indonesia, Malaysia juga membatasi kunjungan dari Filipina dan India. Pemerintah setempat menilai kasus positif Corona di tiga negara tersebut meningkat tajam. Dinukil dari Majalah Tempo Edisi 5 September 2020, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menganggap larangan tersebut adalah hak pemerintah setempat.

Retno mengatakan pemerintah juga menerapkan kebijakan serupa, yaitu membatasi akses masuk secara umum bagi warga negara asing demi mencegah penularan Covid-19. “Kami juga mengimbau warga negara Indonesia tidak melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali kebutuhan mendesak,” kata dia dalam wawancara khusus dengan Tempo, Jumat, 4 September 2020.

Negara lain yang membatasi kunjungan dari Indonesia antara lain Hungaria, Uni Emirat Arab, dan Afrika Selatan. Duta Besar Indonesia untuk Hungaria Abdurachman Hudiono Dimas Wahab mengatakan larangan tersebut sempat dilonggarkan pada Agustus lalu dengan syarat pendatang melakukan dua kali tes PCR. Namun, mulai September, larangan tersebut kembali diperketat.

Presiden Jokowi Himbau Agar Paslon Pilkada Tidak Mengumbar Narasi yang Memecah Belah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penyelenggaran Pilkada serentak 9 Desember mendatang berkualitas walaupun di tengah pandemi Covid-19 di tanah air. Dia menginginkan di Pilkada serentak pasangan calon kepala daerah ini tidak menggunakan narasi-narasi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan.

“Kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan bahasa-bahasa, narasi, simbol-simbol, yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik identitas, politik SARA, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan,” ujar Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9).

Jokowi menginginkan para calon kepala daerah ini beradu gagasan dan program. Itu yang lebih baik ditonjolkan dari para kontestan Pilkada serentak. Sehingga hajatan tersebut ini bisa berkualitas‎. “Kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah,” katanya.

Masyarakat juga diimbah Jokowi untuk mengetahui masing-masing latar belakang para kandidat yang bakal dipilihnya tersebut. “Agar daerah mendapat pemimpin yang baik, terbaik,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bisa bekerja keras menyelenggaran Pilkada serentak yang berkualitas. Sehingga nantinya para pendikung paslon yang kalah bisa menerima hasil penghitungan Pilkada serentak tersebut. “Penyelenggara pilkada bekerja menjaga stabilitas politik di daerah dan masyarakat untuk menerima hasil-hasil pilkada,” pungkasnya.

Diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan setidaknya sebanyak 37 bakal calon kepala daerah yang positif tertular Covid-19.Sebanyak 37 bakal calon kepala daerah yang positif Covid-19 itu tersebar di 21 provinsi di Indonesia. ‎Adapun, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.

Manfaat Bioglass Mci Indonesia dengan Sebuah Kisah Nyata

Beberapa Manfaat banyak dirasakan masyarakat indonesia dalam menjaga kesehatan dengan memanfaatkan Bioglass.

mulai dari sisi kecantikan dan juga menjaga kesehatan jantung, paru paru dan lain lain. terkait hal hal yang tersebar di media online dalam hal manfaat produk mci indonesia dengan nama Bioglass , menurut saya itu memang tergantung dari pribadi masing masing, contoh saja pernyataan berikut ini

Ada Seorang yang posting di media sosial Instagram dengan menuliskan bahwa ini merupakan Kisah nyata :

sosok didalam foto ini adalah oma dari person tersebut,umurnya sudah hampir 87thn.

kakinya sering sakit dan kalo malam susah tidurnya,napsu makannya kurang….

tapi Sejak menggunakan bioglas kakinya sudah mulai berkurang rasa sakitnya ,Kemudian tidurnya Juga lebih nyenyak, padahal oma tersebut baru menggunakan selama 3 mingguan.

Dari pernyataan Kisah Nyata tersebut bisa disimpulkan bahwa manfaat Bioglass dari MCI Indonesia ini benar benar ada .

Ayo Jaga Kesehatan

Hafiz Dicap Radikal, Gatot Nurmantyo: Tangkap Saya, Sayalah yang Makar

Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo marah atas tudingan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang menyebut radikalisme masuk masjid melalui orang berpenampilan menarik atau good looking dan memiliki kemampuan agama yang baik atau hafiz.

Gatot menegaskan jika pemerintah menangkap para hafiz atau penghafal Alquran, dia akan pasang badan. Sebab, dia adalah pembina murojaah hafiz Alquran. “Saya ingatkan pada saat jam 17 tanggal 17 Agustus 2017, saya sebagai Panglima TNI di Markas Besar TNI di Cilangkap, saya mengadakan murojaah oleh 1.000 hafiz Quran dengan tema memohon perlindungan Allah SWT untuk bangsa ini,” kata Gatot berapi-api saat berpidato dalam acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di rumah Jumhur Hidayat di Bandung, Jawa Barat, Senin (7/9).

“Dan akhirnya saya jadi pembina murojaah hafiz Quran. Jadi kalau pemerintah mau menangkap, tangkap dulu saya. Sayalah yang makar, kalau itu makar,” tambah Gatot dengan suara meninggi seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group).

Gatot heran dengan sikap yang menyudutkan para penghafal Alquran. Dia tak bisa membayangkan apa jadinya jika tak ada hafiz Alquran. “Hafiz Quran itu yang melindungi Alquran, mengamankan Alquran. Bayangkan kalau tidak ada hafiz Quran, Alquran diganti kalimatnya, isinya diganti. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu,” tegas Gatot.

Pada kesempatan itu, Gatot mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melalui Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

“Saya dan kawan-kawan semua ini berhutang. Berhutang kepada negara ini, bangsa ini. Kalau kita tidak melakukan, tidak bangkit, tidak bersama-sama, kita bersalah, kita berhutang,” ucap Gatot.

Presiden Jokowi Serukan Pentingnya Jaga Kesehatan, DPR: Terlambat!

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat terlambat mengatakan menjaga kesehatan sangat penting di masa pandemi Covid-19. Menurut Netty, Jokowi seharusnya dari jauh-jauh hari mengatakan hal ini.

“Pernyataan ini sangat terlambat. Kenapa baru sekarang? Sejak awal sudah banyak yang mengingatkan jika transmisi virus tidak dikelola dengan baik serta diprioritaskan, maka virus akan terus menyebar dalam waktu yang lama. Hal itu terlihat sekarang dengan terus meningkatnya kasus Covid-19 dengan jumlah kasus baru di atas tiga ribuan perhari,” ujar Netty.

Politikus PKS ini mengatakan, Jokowi dan jajarannya harus segera mengambil sikap dan menata ulang format kebijakannya. Jangan terlalu menganakemaskan ekonomi tapi meninggalkan aspek kesehatan.

“Jangan lagi ada pengabaian terhadap pendapat-pendapat sains yang positif, karena sudah seharusnya bencana dikembalikan lagi kebijakannya kepada basisnya yakni kesehatan,” katanya.

Netty mengatakan, saat ini sudah muncul klaster-klaster baru muncul. Seperti klaster perkantoran, klaster keluarga. Ditambah lagi akan berpotensi muncul klaster Pilkada serentak.

“Jika ini tidak ditangani secara serius dengan kebijakan yang tepat dan ketat, maka akan muncul klaster-klaster lainnya. Dan tentunya kita semua tidak menginginkan hal ini,” ungkapnya.

Diketahui, ‎Presiden Jokowi mengatakan kunci ekonomi di Indonesia bisa membaik tergantung dari kesehatan masyarakatnya. Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi para menteri.

“Yang perlu saya ingatkan, sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik,” ujar Jokowi.

Sita E-KTP Plus Blokir NIK Agar Warga Taat Protokol Covid-19

tidak hanya menyita kartu identitas,pemkot juga memblokir e-KTP warg yang tidaak mematuhi protokol k esehatan selama waktu yang sudah ditentukan.tepatnya dua minggu.

tujuannya,memberikan efek jera kepada warga yang melangar protokol Covid-19 terutama bagi yang tidak memakai masker.

wakil sekretaris gugus tugas percepatan penanganaan Covid-19 surabaya irfan widyanto menjelaskan, e-Ktp yang terjaring razia itu langsug di data petugas .otomatis ,datanya akan masuk ke dinas kependudukan da peencataan sipil ( dispendukcapil )”Nomor Induk kependudukan (NIK) langsung di blokir”kaatanya.

akibatnya,warga yang jaring razia tiddak bis membuat E-KTP baru”harus menunggu E-KTP tersebut dikembalikan.yakni selama dua minggu”lanjutnya kalaupun membawa surat kehilangan ,pelanggar tetap tidak dapat buat E-KTP baru lantrn NIK masih terblokir.

tentu saja pemblokiran tersebut  harus dibukadi kantor dispendukcaapil.khusus bagi mereka yang terblokir karena razia, harus ada surat dar satpol pp”meski beralasan kehilanganmereka tetap tidk bisaa mengurus E-KTP baru ”jelas irvan.

sementaara itu, kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat satpol PP surabaya piter frans rumaseb mrngungkapkan bahwa data NIK warga yang terjaring razia langsung masuk aplikasi dan terhubung dengan dispendukcapil, “blokir dapat di buka setelah mereka sidang tipiring di pengadilan ujarnya.

Setelah sidang tipiring,warga bisa menunjukkan buktinya itu ke kantor satpol pp, setelah itu baru di tunjukkan ke dispendukcapil untuk membuka blokir, termasuk memberikan E-KTP yang selama ini di sita petugas.

Jumlah E-KTP yang di amankan petugas cukup banyak, bahkan hampir ribuan, sebagian besar sudah di ambil pemiliknya,tepatnya pada dua minggu atau sesuai dengan waktu yang di jadwalkan.,meski begitu,tidak di munhkiri ada beberapa E-KTP yang belum di ambil, kalau gak di ambil ya tetap masih terblokir meskipun lebih dari 14 hari.”tegas piter”.

Menurut piter, saat ini jumlah warga yang terjaring memang sudah mengalami penurunan.artinya, tingkat kepatuhan protokol hampir mencapai 99 persen.hanya,masih ada beberapa yang tidak membawa masker.sebab,sebaagian besar pelanggaran adaah mereka yang tidak mengenakan masker.

Razia protokol sesuai dengan perwali tersebut akan terus dilakukan,bahkan secara masif,piter menuturkan, jika sesuai rencana bakal diadakan razia besar di seluruh Surabaya,tujuannya adalah ketaatan protokol semakin tinggi,.