Polri Sampaikan Empati Pascapenggeledahan Pesantren Hamalatul Quran
Kadiv Humas Polri Menyampaikan Empati Kepada Para Santri, Penggeledahan Pondok Pesantren di Sukoharjo
Jakarta, Polri menyampaikan empati kepada para santri, orang tua, dan keluarga besar Pondok Pesantren Hamalatul Quran atas keresahan yang muncul pasca penggeledahan di Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan bahwa berbagai keluhan masyarakat akan didalami secara objektif dan profesional sebagai bagian dari komitmen perbaikan pelayanan kepolisian.
“Polri juga memastikan proses evaluasi dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang berlaku, dengan memperhatikan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak masyarakat,” kata Kadiv Humas Polri, Senin (2/11/2026)
“Penegakan hukum dan keterbukaan terhadap evaluasi diharapkan berjalan beriringan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,”terang Kadiv Humas Polri.
MUI Jateng Keluarkan 5 Poin Pernyataan Sikap Sikapi Kasus Mojolaban Sukoharjo
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah secara resmi menerbitkan surat pernyataan sikap bernomor 03/DP-P.XIII/PS/XI/2026 pada 2 November 2026. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Jateng Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA dan Sekretaris Umum Dr. KH. Muh. Syaifudin, MA ini memuat lima poin penting guna merespons dinamika yang terjadi di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga keagamaan dalam menjaga kemaslahatan umat, kehormatan lembaga pendidikan Islam, serta kondusivitas kerukunan masyarakat di Jawa Tengah.
Lima Poin Pernyataan Sikap MUI Jawa Tengah
* Penyelesaian Melalui Proses Hukum yang Transparan
MUI Jawa Tengah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Mojolaban kepada aparat penegak hukum. MUI mendorong agar proses hukum berjalan secara seimbang, cepat, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
* Penegakan Hukum Profesional dan Humanis
Kepolisian diminta untuk menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan nilai-nilai humanis serta menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ikhlas dan jujur. MUI juga menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap oknum aparat yang terbukti melanggar hukum.
* Penertiban Izin Usaha Kuliner Non-Halal
MUI meminta Pemerintah Daerah setempat untuk mengambil langkah tegas dengan merespons keluhan warga, termasuk mencabut izin usaha makanan non-halal yang terbukti memicu keresahan di tengah masyarakat.
* Pembinaan Lembaga Pendidikan Keagamaan oleh Kemenag
Kementerian Agama (Kemenag) diimbau untuk melakukan pembinaan dan penertiban terhadap lembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan rumah tahfidz yang belum mengantongi izin operasional resmi. Selain itu, Kemenag perlu memastikan seluruh materi pembelajaran di dalamnya tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip NKRI.
* Seruan Menjaga Kondusivitas dan Kerukunan
MUI mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Jawa Tengah agar menyikapi permasalahan ini secara arif, bijaksana, dan kepala dingin. Masyarakat diminta tidak terprovokasi serta bersama-sama menjaga ketenangan dan toleransi antarumat beragama di daerah.
Menjaga Ketertiban Bersama
Pernyataan sikap dari MUI Jawa Tengah ini menegaskan pentingnya penyelesaian masalah secara hukum dan prosedural tanpa mengabaikan aspek sosial kemasyarakatan. Dengan menyerahkan penanganan perkara kepada pihak berwenang serta menjaga toleransi antarwarga, stabilitas dan kerukunan di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya dapat ter
MUI Jateng Keluarkan 5 Poin Pernyataan Sikap Sikapi Kasus Mojolaban Sukoharjo
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah secara resmi menerbitkan surat pernyataan sikap bernomor 03/DP-P.XIII/PS/XI/2026 pada 2 November 2026. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Jateng Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA dan Sekretaris Umum Dr. KH. Muh. Syaifudin, MA ini memuat lima poin penting guna merespons dinamika yang terjadi di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga keagamaan dalam menjaga kemaslahatan umat, kehormatan lembaga pendidikan Islam, serta kondusivitas kerukunan masyarakat di Jawa Tengah.
Lima Poin Pernyataan Sikap MUI Jawa Tengah
* Penyelesaian Melalui Proses Hukum yang Transparan
MUI Jawa Tengah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Mojolaban kepada aparat penegak hukum. MUI mendorong agar proses hukum berjalan secara seimbang, cepat, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
* Penegakan Hukum Profesional dan Humanis
Kepolisian diminta untuk menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan nilai-nilai humanis serta menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ikhlas dan jujur. MUI juga menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap oknum aparat yang terbukti melanggar hukum.
* Penertiban Izin Usaha Kuliner Non-Halal
MUI meminta Pemerintah Daerah setempat untuk mengambil langkah tegas dengan merespons keluhan warga, termasuk mencabut izin usaha makanan non-halal yang terbukti memicu keresahan di tengah masyarakat.
* Pembinaan Lembaga Pendidikan Keagamaan oleh Kemenag
Kementerian Agama (Kemenag) diimbau untuk melakukan pembinaan dan penertiban terhadap lembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan rumah tahfidz yang belum mengantongi izin operasional resmi. Selain itu, Kemenag perlu memastikan seluruh materi pembelajaran di dalamnya tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip NKRI.
* Seruan Menjaga Kondusivitas dan Kerukunan
MUI mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Jawa Tengah agar menyikapi permasalahan ini secara arif, bijaksana, dan kepala dingin. Masyarakat diminta tidak terprovokasi serta bersama-sama menjaga ketenangan dan toleransi antarumat beragama di daerah.
Menjaga Ketertiban Bersama
Pernyataan sikap dari MUI Jawa Tengah ini menegaskan pentingnya penyelesaian masalah secara hukum dan prosedural tanpa mengabaikan aspek sosial kemasyarakatan. Dengan menyerahkan penanganan perkara kepada pihak berwenang serta menjaga toleransi antarwarga, stabilitas dan kerukunan di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya dapat ter
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir/foto.dok.Ist
Jakarta – Polri menyampaikan keprihatinan atas keresahan yang dirasakan para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar Pondok Pesantren Hamalatul Quran menyusul penggeledahan di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026. Polri memastikan berbagai keluhan terkait pelaksanaan tindakan tersebut akan didalami secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berlaku.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Polri memahami peristiwa tersebut menimbulkan rasa takut, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang berada di lokasi. Ia menyampaikan empati kepada keluarga santri sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma terhadap lembaga pendidikan keagamaan.
“Pertama-tama, kami menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, orang tua, dan seluruh keluarga yang merasa terdampak. Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11/2026).
Johnny menjelaskan, berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026. Dalam perkara itu, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan kemudian melakukan pencarian terhadap seorang lainnya berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Terkait keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan penggeledahan, Polri memastikan laporan dan informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam). Peristiwa tersebut juga menjadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memberikan perhatian khusus.
“Kami mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat, dan kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” kata Johnny.
Dalam pelaksanaan tindak lanjut, Polda Jawa Tengah menyampaikan bahwa personel Polisi Wanita (Polwan) telah dilibatkan dalam kegiatan di lokasi yang ditempati sejumlah santri perempuan, disertai pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo. Setelah proses selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama. Polda Jawa Tengah juga menyiapkan pendampingan psikologis dengan melibatkan asosiasi psikologi bagi santri yang terdampak.
Selain itu, keluhan mengenai barang-barang yang dibawa dari lokasi penggeledahan turut ditindaklanjuti. Pada 31 Oktober 2026, sejumlah barang telah dikembalikan kepada pihak kuasa hukum. Sementara barang yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara akan ditangani sesuai ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan inventarisasi.
Pada tanggal yang sama, Polda Jawa Tengah juga menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh agama dan pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki untuk mendengarkan aspirasi serta menjaga komunikasi dengan para tokoh agama.
Johnny menegaskan, penegakan hukum dan keterbukaan terhadap evaluasi harus berjalan beriringan. Menurutnya, setiap perkara pidana harus ditangani berdasarkan bukti, sementara kritik dan keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Polri berkomitmen penegakan hukum secara profesional akan terbuka terhadap evaluasi. Kami juga memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” tuturnya.
Polri mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung proses penyidikan. Masyarakat juga diharapkan memberikan ruang bagi proses hukum berjalan secara transparan, dengan tetap mengedepankan perlindungan hak dan pelayanan sesuai prosedur.
Sepekan Kegiatan Bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, memimpin rangkaian agenda intensif selama sepekan (26 Oktober – 1 November 2026) guna memperkuat kondusivitas, pelestarian lingkungan, dan sinergi kemasyarakatan di wilayah hukum Jakarta. Kapolda Metro Jaya memimpin apel kesiapan pelayanan aksi penyampaian pendapat secara humanis, menggelar FGD terkait penarikan kendaraan oleh debt collector, menyosialisasikan pemanfaatan lubang resapan biopori, serta meninjau langsung program Bedah Rumah di Kampung Boncos bersama Menteri PKP Maruarar Sirait.
Selain fokus pada penataan lingkungan dan penegakan hukum, Kapolda Metro Jaya juga mengedepankan pendekatan humanis berbasis komunitas dan keagamaan. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Shubuh Keliling di Masjid Jami Matraman, Jumat Keliling di Menteng, Minggu Kasih bersama jemaat HKBP Ress Sudirman, serta agenda “Sabtu Bahagia” bersama para pengemudi ojek online. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Kapolda Metro Jaya dalam mendengarkan aspirasi warga, mengedukasi generasi muda, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) secara inklusif.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, memimpin rangkaian agenda intensif selama sepekan (26 Oktober – 1 November 2026) guna memperkuat kondusivitas, pelestarian lingkungan, dan sinergi kemasyarakatan di wilayah hukum Jakarta. Kapolda Metro Jaya memimpin apel kesiapan pelayanan aksi penyampaian pendapat secara humanis, menggelar FGD terkait penarikan kendaraan oleh debt collector, menyosialisasikan pemanfaatan lubang resapan biopori, serta meninjau langsung program Bedah Rumah di Kampung Boncos bersama Menteri PKP Maruarar Sirait.
Selain fokus pada penataan lingkungan dan penegakan hukum, Kapolda Metro Jaya juga mengedepankan pendekatan humanis berbasis komunitas dan keagamaan. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Shubuh Keliling di Masjid Jami Matraman, Jumat Keliling di Menteng, Minggu Kasih bersama jemaat HKBP Ress Sudirman, serta agenda “Sabtu Bahagia” bersama para pengemudi ojek online. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Kapolda Metro Jaya dalam mendengarkan aspirasi warga, mengedukasi generasi muda, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) secara inklusif.
Sepekan Kegiatan Bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto,
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, memimpin rangkaian agenda intensif selama sepekan (26 Oktober – 1 November 2026) guna memperkuat kondusivitas, pelestarian lingkungan, dan sinergi kemasyarakatan di wilayah hukum Jakarta. Kapolda Metro Jaya memimpin apel kesiapan pelayanan aksi penyampaian pendapat secara humanis, menggelar FGD terkait penarikan kendaraan oleh debt collector, menyosialisasikan pemanfaatan lubang resapan biopori, serta meninjau langsung program Bedah Rumah di Kampung Boncos bersama Menteri PKP Maruarar Sirait.
Selain fokus pada penataan lingkungan dan penegakan hukum, Kapolda Metro Jaya juga mengedepankan pendekatan humanis berbasis komunitas dan keagamaan. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Shubuh Keliling di Masjid Jami Matraman, Jumat Keliling di Menteng, Minggu Kasih bersama jemaat HKBP Ress Sudirman, serta agenda “Sabtu Bahagia” bersama para pengemudi ojek online. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Kapolda Metro Jaya dalam mendengarkan aspirasi warga, mengedukasi generasi muda, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) secara inklusif.
Sepekan Kegiatan Bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto,
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, memimpin rangkaian agenda intensif selama sepekan (26 Oktober – 1 November 2026) guna memperkuat kondusivitas, pelestarian lingkungan, dan sinergi kemasyarakatan di wilayah hukum Jakarta. Kapolda Metro Jaya memimpin apel kesiapan pelayanan aksi penyampaian pendapat secara humanis, menggelar FGD terkait penarikan kendaraan oleh debt collector, menyosialisasikan pemanfaatan lubang resapan biopori, serta meninjau langsung program Bedah Rumah di Kampung Boncos bersama Menteri PKP Maruarar Sirait.
Selain fokus pada penataan lingkungan dan penegakan hukum, Kapolda Metro Jaya juga mengedepankan pendekatan humanis berbasis komunitas dan keagamaan. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Shubuh Keliling di Masjid Jami Matraman, Jumat Keliling di Menteng, Minggu Kasih bersama jemaat HKBP Ress Sudirman, serta agenda “Sabtu Bahagia” bersama para pengemudi ojek online. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Kapolda Metro Jaya dalam mendengarkan aspirasi warga, mengedukasi generasi muda, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) secara inklusif.
Polres Kepulauan Seribu Bedah Rumah Warga Pulau Untung Jawa, Wujud Kepedulian Polri kepada Masyarakat
KEPULAUAN SERIBU — Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Seribu menggelar aksi sosial program Bedah Rumah bagi warga kurang mampu di wilayah pesisir. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Wikha Ardilestanto, S.H., S.I.K., M.Si., bertempat di RT 001/RW 003, Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Jumat (30/10/2026) sore.
Program bedah rumah kali ini menyasar kediaman Ibu Faridah, seorang warga lokal yang kondisi tempat tinggalnya membutuhkan renovasi mendasar agar layak dan aman untuk dihuni.
Turut hadir mendampingi Kapolres dalam kegiatan tersebut antara lain Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Polairud, Kapolsek Kepulauan Seribu Selatan, Lurah Pulau Untung Jawa, Bhabinkamtibmas, serta dibantu personel Polsek, petugas Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) setempat.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan paket sembako serta bantuan dana pembangunan rumah secara simbolis dari Kapolres Kepulauan Seribu kepada Ibu Faridah. Selanjutnya, Kapolres bersama jajaran PJU dan tim gabungan lintas instansi secara simbolis merubuhkan bagian awal bangunan rumah untuk memulai proses rekonstruksi total.
Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Wikha Ardilestanto menyampaikan bahwa kegiatan bedah rumah ini merupakan wujud nyata komitmen Polri untuk selalu dekat, peduli, dan hadir memberikan solusi atas kesulitan masyarakat di wilayah hukum Kepulauan Seribu.
”Kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya fokus pada pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum, tetapi juga merangkul sisi kemanusiaan.
Gotong royong bedah rumah untuk Ibu Faridah ini adalah bentuk sinergi kami bersama pemerintah kelurahan dan warga agar saudara kita dapat memiliki hunian yang lebih layak,” ujar AKBP Wikha.
Proses pembangunan rumah Ibu Faridah akan terus dikawal secara bergotong-royong hingga selesai dan siap dihuni kembali. Seluruh rangkaian kegiatan peresmian awal bedah rumah di Pulau Untung Jawa berlangsung lancar, tertib, serta penuh suasana kehangatan dan kekeluargaan.
Polres Kepulauan Seribu Bedah Rumah Warga Pulau Untung Jawa, Wujud Kepedulian Polri kepada Masyarakat
KEPULAUAN SERIBU — Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Seribu menggelar aksi sosial program Bedah Rumah bagi warga kurang mampu di wilayah pesisir. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Wikha Ardilestanto, S.H., S.I.K., M.Si., bertempat di RT 001/RW 003, Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Jumat (30/10/2026) sore.
Program bedah rumah kali ini menyasar kediaman Ibu Faridah, seorang warga lokal yang kondisi tempat tinggalnya membutuhkan renovasi mendasar agar layak dan aman untuk dihuni.
Turut hadir mendampingi Kapolres dalam kegiatan tersebut antara lain Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Polairud, Kapolsek Kepulauan Seribu Selatan, Lurah Pulau Untung Jawa, Bhabinkamtibmas, serta dibantu personel Polsek, petugas Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) setempat.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan paket sembako serta bantuan dana pembangunan rumah secara simbolis dari Kapolres Kepulauan Seribu kepada Ibu Faridah. Selanjutnya, Kapolres bersama jajaran PJU dan tim gabungan lintas instansi secara simbolis merubuhkan bagian awal bangunan rumah untuk memulai proses rekonstruksi total.
Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Wikha Ardilestanto menyampaikan bahwa kegiatan bedah rumah ini merupakan wujud nyata komitmen Polri untuk selalu dekat, peduli, dan hadir memberikan solusi atas kesulitan masyarakat di wilayah hukum Kepulauan Seribu.
”Kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya fokus pada pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum, tetapi juga merangkul sisi kemanusiaan.
Gotong royong bedah rumah untuk Ibu Faridah ini adalah bentuk sinergi kami bersama pemerintah kelurahan dan warga agar saudara kita dapat memiliki hunian yang lebih layak,” ujar AKBP Wikha.
Proses pembangunan rumah Ibu Faridah akan terus dikawal secara bergotong-royong hingga selesai dan siap dihuni kembali. Seluruh rangkaian kegiatan peresmian awal bedah rumah di Pulau Untung Jawa berlangsung lancar, tertib, serta penuh suasana kehangatan dan kekeluargaan.
