Ayo Jaga Surabaya Dari Bahaya Radikalisme

Polri tidak akan pernah memberikan ruang atau nafas buat para Radikalis , intoleran dan juga premanisme di Surabaya serta di Nusantara,. tindakan brutal yang selalu mengatasnamakan agama, dimana selalu digaungkan oleh para radikalis, padahal tidak ada satupun dalam konteks ajaran agama untuk mengajarkan tindakan tindakan brutal seperti Radikalisme ataupun Premanisme.

Kapolri Jenderal Idham Aziz M.Si Secara lantang menyatakan bahwa Polri tidak akan lengah dan juga takut untuk melawan para radikalisme dan premanisme serta inotoleran yang selalu dan seringkali memberikan rasa takut dan juga meresahkan masyarakat indonesia.

Senada dengan pernyataan Kapolri Jenderal Idham Aziz terkait masalah Radikalisme, intoleran dan juga permanisme. Di Kota Surabaya yang dikenal sebagai Kota Pahlawan dimana saat ini Tongkat komando kepolisisan wiliayah Kota Besar Surabaya dipegang oleh putra asli papua Kombes. Pol. Jhonny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P. juga menyatakan hal yang sama.

Kami tidak akan pernah memberikan ruang untuk para Radikalisme, Intoleran, serta Premanisme bisa bernafas di Kota Surabaya ” papar Kombes Isir, dalam hal ini seluruh anggota kepolisian Wilayaha kota besar surabaya akan tetap semangat menjaga kota surabaya dari ancaman dan tindakan tindakan anarkis yang selalu dilakukan oleh orang orang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk membuat masyarakat resah dan Takut

Dua Paslon Pilkada Surabaya Tes Corona, Hasilnya Tak akan Diumumkan

Dua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya di ajang Pilkada 2020, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno dan Eri Cahyadi-Armuji, hari ini melakukan tes usap atau swab test Covid-19.

BACA JUGA : KPU Gowa dan Soppeng Perpanjang Pendaftaran Peserta Pilkada 2020

Adapun keduanya menjalani tes tersebut di RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang dilakukan dari pagi sampai siang. Hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tahapan Pemilu pada Era Covid-19.

“Hari ini, kedua paslon mengikuti swab test dari pagi sampai siang,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Soeprayitno, seperti dilansir dari Antara, Senin (7/9/2020).

Meski demikian, hasil tes tersebut tidak menjadi rujukan untuk menggugurkan pencalonan. Jika terbukti positif Covid-19, maka disarankan melakukan isolasi.

Soeprayitno menerangkan, hasil tes akan dibawa malam ini. Namun, tidak akan dipublikasikan.

“Nanti malam diserahkan ke KPU Kota Surabaya. Cuma ini menjadi data yang dikecualikan untuk dipublikasikan,” jelas dia.

59 Negara Tutup Pintu untuk Warga Indonesia, Ini Sikap Pemerintah RI

Sedikitnya 59 negara melarang warga Indonesia masuk ke negaranya. Hal ini berkaitan dengan tingginya angka kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Hingga Senin, 7 September 2020, total kasus virus Corona di Indonesia mencapai 196.989 orang, adapun jumlah pasien sembuh total 140.652 orang, dan 8.130 pasien dilaporkan meninggal.

Salah satu negara yang membatasi kunjungan dari Indonesia ke negaranya adalah Malaysia. Larangan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada Selasa 1 September lalu dan berlaku mulai Senin, 7 September.

Selain kunjungan warga negara Indonesia, Malaysia juga membatasi kunjungan dari Filipina dan India. Pemerintah setempat menilai kasus positif Corona di tiga negara tersebut meningkat tajam. Dinukil dari Majalah Tempo Edisi 5 September 2020, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menganggap larangan tersebut adalah hak pemerintah setempat.

Retno mengatakan pemerintah juga menerapkan kebijakan serupa, yaitu membatasi akses masuk secara umum bagi warga negara asing demi mencegah penularan Covid-19. “Kami juga mengimbau warga negara Indonesia tidak melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali kebutuhan mendesak,” kata dia dalam wawancara khusus dengan Tempo, Jumat, 4 September 2020.

Negara lain yang membatasi kunjungan dari Indonesia antara lain Hungaria, Uni Emirat Arab, dan Afrika Selatan. Duta Besar Indonesia untuk Hungaria Abdurachman Hudiono Dimas Wahab mengatakan larangan tersebut sempat dilonggarkan pada Agustus lalu dengan syarat pendatang melakukan dua kali tes PCR. Namun, mulai September, larangan tersebut kembali diperketat.

Cegah Cluster Baru Covid-19 Saat Pilkada Serentak 2020, Polri Keluarkan Surat Telegram

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2607/IX/OPS.2./2020 tertanggal 7 September 2020 untuk memperkuat upaya pencegahan agar Pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Surat Telegram yang ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II-Pencegahan COVID-19 Tahun 2020 tersebut, ditujukan kepada para Kasatgas dan Kasubsatgas Opspus Aman Nusa II-2020, serta para Kaopsda dan Kaopsres Aman Nusa II-2020.

“Pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 sudah memasuki tahapan penetapan Paslon dan menuju masa kampanye, di mana kedua tahapan tersebut akan menyebabkan interaksi masyarakat secara langsung antara penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada, dan masyarakat pemilih yang berpotensi menyebabkan munculnya klaster baru COVID-19. Oleh karena itu, sesuai arahan pimpinan Polri, kita perkuat pencegahannya,” kata Komjen Pol Agus Andrianto, Selasa, 8 September 2020.

Selain itu, lanjut Komjen Pol Agus Andrianto, Surat Telegram tersebut juga diterbitkan dengan maksud memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) pada setiap tahapan pelaksanaan Pilkada 2020.

Dalam Surat Telegram tersebut tertuang perintah kepada pr Kapolda dan Kapolres, untuk:

1. Bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, Pemda, TNI, dan stakeholder terkait pelaksanaan Pilkada 2020 ini agar berjalan dengan aman, damai, dan sejuk, serta aman COVID-19.

2. Mempelajari dan memahami peraturan KPU Nomor 5, 9, dan 10 Tahun 2020 terkait penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2020 khususnya tentang pembatasan jumlah peserta kampanye (Rapat Umum maksimal 100 orang, Ratas maksimal 50 orang, debat maksimal 50 orang, dan lain-lain).

3. Melakukan penggalangan kepada seluruh Paslon gubernur, walikota, bupati, dan Parpol untuk mendeklarasikan komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada Tahun 2020.

4. Melakukan kembali sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara masif dengan melibatkan influencer, youtuber, artis, Tomas, Toga, dan lain-lain yang membumi (diterima/didengar oleh masyarakat sekitar) dengan menggunakan pendekatan secara formal maupun informal.

5. Meningkatkan pelaksanaan patroli cyber dalam mencegah penyebaran hoax, black campaign, hate speech, dan pelanggaran lainnya (sebagai contoh kampanye pada masa tenang) mengingat di masa pandemi ini penggunaan teknologi informasi sebagai media kampanye akan meningkat.

“Surat Telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan,” tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

Sebelumnya, Polri juga telah membahas penguatan pencegahan agar Pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 bersama Bawaslu dan KPU lewat rapat video conference (Vicon) pengecekan kesiapan pengamanan Pilkada 2020.

Sita E-KTP Plus Blokir NIK Agar Warga Taat Protokol Covid-19

tidak hanya menyita kartu identitas,pemkot juga memblokir e-KTP warg yang tidaak mematuhi protokol k esehatan selama waktu yang sudah ditentukan.tepatnya dua minggu.

tujuannya,memberikan efek jera kepada warga yang melangar protokol Covid-19 terutama bagi yang tidak memakai masker.

wakil sekretaris gugus tugas percepatan penanganaan Covid-19 surabaya irfan widyanto menjelaskan, e-Ktp yang terjaring razia itu langsug di data petugas .otomatis ,datanya akan masuk ke dinas kependudukan da peencataan sipil ( dispendukcapil )”Nomor Induk kependudukan (NIK) langsung di blokir”kaatanya.

akibatnya,warga yang jaring razia tiddak bis membuat E-KTP baru”harus menunggu E-KTP tersebut dikembalikan.yakni selama dua minggu”lanjutnya kalaupun membawa surat kehilangan ,pelanggar tetap tidak dapat buat E-KTP baru lantrn NIK masih terblokir.

tentu saja pemblokiran tersebut  harus dibukadi kantor dispendukcaapil.khusus bagi mereka yang terblokir karena razia, harus ada surat dar satpol pp”meski beralasan kehilanganmereka tetap tidk bisaa mengurus E-KTP baru ”jelas irvan.

sementaara itu, kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat satpol PP surabaya piter frans rumaseb mrngungkapkan bahwa data NIK warga yang terjaring razia langsung masuk aplikasi dan terhubung dengan dispendukcapil, “blokir dapat di buka setelah mereka sidang tipiring di pengadilan ujarnya.

Setelah sidang tipiring,warga bisa menunjukkan buktinya itu ke kantor satpol pp, setelah itu baru di tunjukkan ke dispendukcapil untuk membuka blokir, termasuk memberikan E-KTP yang selama ini di sita petugas.

Jumlah E-KTP yang di amankan petugas cukup banyak, bahkan hampir ribuan, sebagian besar sudah di ambil pemiliknya,tepatnya pada dua minggu atau sesuai dengan waktu yang di jadwalkan.,meski begitu,tidak di munhkiri ada beberapa E-KTP yang belum di ambil, kalau gak di ambil ya tetap masih terblokir meskipun lebih dari 14 hari.”tegas piter”.

Menurut piter, saat ini jumlah warga yang terjaring memang sudah mengalami penurunan.artinya, tingkat kepatuhan protokol hampir mencapai 99 persen.hanya,masih ada beberapa yang tidak membawa masker.sebab,sebaagian besar pelanggaran adaah mereka yang tidak mengenakan masker.

Razia protokol sesuai dengan perwali tersebut akan terus dilakukan,bahkan secara masif,piter menuturkan, jika sesuai rencana bakal diadakan razia besar di seluruh Surabaya,tujuannya adalah ketaatan protokol semakin tinggi,.

Danbrigif MR 6 Kostrad Ikuti Silaturahmi Kebhinekaan dan Doa Bersama Se-Solo Raya

08 September, 2020 TNI – Danbrigif Mekanis Raider 6 Kostrad Letkol Inf Dody Triyo Hadi, S.Sos., M.Si., mengikuti acara silaturahmi kebhinekaan dan doa bersama dengan Tokoh Agama Lintas Agama se-Solo Raya dalam rangka merajut kebhinekaan dalam bingkai NKRI di Lapangan Benteng Vastenburg Surakarta. Senin (7/9/2020).

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi seluruh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Komponen Masyarakay beserta Aparatur Negara yang berada di Jawa Tengah, khususnya yang berada di Solo Raya.

Acara Silaturahmi ini dihadiri oleh Watimpres RI Maulana Al – Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya (Habib Lutfi) yang dalam ceramahnya mengajak kepada seluruh warga untuk dapatnya menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar NKRI tidak terpecah belah oleh intoleransi beragama.

Danbrigif Mekanis Raider 6 Kostrad mengungkapkan, pentingnya toleransi antar umat beragama guna menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI menuju Indonesia yang lebih maju, selain itu dengan berkumpulnya seluruh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Pemerinatah akan semakin mempererat silahturahmi antar komponen masyarakat yang berada di Solo Raya.

“Kita sebagai TNI rakyat juga harus mempunyai peran penting untuk membantu Pemerintah dalam mewujudkan kerukunan, antar umat beragama dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan didasari oleh Kebhinekaan,” tambah Danbrigif.

Turut hadir juga dalam acara ini, Gubernur Jawat Tengah, Pangdam IV/Diponegoro, Kapolda Jateng, seluruh Forkompimda se-Solo Raya, Toga dan Tomas se- Solo Raya dan tamu undangan lainnya. Penkostrad.

peningkatan disiplin kepada warga yang tidak menggunakan masker.

Himbauan pada hari Senen tanggal 7 September 2020 patroli jalan kaki yang dilakukan oleh Polsek Kalisat bersama Koramil kalisat dan Pol PP kecamatan Kalisat.

TNI-Polri dan Pol PP melakukan himbauan dan sosialisasi peningkatan disiplin protokol kesehatan kepada warga masyarakat Kalisat yang tidak menggunakan masker.

Sasaran yang di tuju para pedagang kaki lima dan kafe yang terdapat kerumunan masa dan warga yang tidak mengunakan masker dengan memberikan teguran yang sifatnya humanis bersahabat sebagai implementasi Inpres no 6 tahun 2020.

Kegiatan ini merupaka bentuk keseriusan pemerintah dalam mendisiplinkan masyarakat agar membiasakan menggunakan masker sesuai protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona di saat pandemi covid-19 yang belum berakhir.

Dusun Mayang, Wajib Pendisiplinan Protokol Kesehatan Covid-19

Polres Jember : Mengacu pada program dan strategi pemerintah tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian Covid – 19, yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020. Polri, TNI dan instansi pemerintah hadir serta bersinergi untuk memberikan edukasi, himbauan dan memastikan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid 19.

Guna untuk memberikan edukasi, himbauan dan juga memastikan protokol kesehatan dipatuhi dan terlaksana dengan baik utamanya di tempat fasilitas umum, warung makan, warkop, sentra ekonomi, lingkungan masyarakat dan pasar tradisional, hari ini Kanit Binmas Polsek Mayang Polres Jember Aiptu Heru cakra buana dan Kanit Provost Aiptu Eko Rudi Prabowo, SH melaksanakan patroli harkamtibmas sekaligus pendisiplinan protokol kesehatan bertempat di Pasar Mayang Jalan Raung Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Senin (07/09/2020).

Dalam kesempatan itu Kanit Binmas Polsek Mayang Polres Jember Aiptu Heru cakra buana memberikan dan menyampaikan pesan pesan kamtibmas sekaligus mensosialisasikan tentang protokoler kesehatan dan juga intruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19

“Mari kita bersama sama mematuhi protokol kesehatan yang antara lain selalu menggunakan masker utamanya saat beraktifitas diluar rumah, sering sering mencuci tangan dengan mengunakan sabun antiseptik dan juga air yang mengalir, menjaga jarak fisik antar warga serta menjaga kesehatan diri dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi serta bagi pemilik warung wajib untuk menyediakan tempat cuci tangan,” kata Aiptu Heru cakra buana.

“Dan pada saat ini Presiden Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian Covid 19 untuk itu kami minta agar seluruh warga mentaati demi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19, dan bagi pelanggar protokoler kesehatan kami beri saksi,” pesan Kanit Binmas Aiptu Heru cakra buana.

Dijelaskan oleh Kanit Binmas Aiptu Heru cakra buana saat ditemui, menyampaikan bahwa patroli yang dilaksanakan oleh Polsek Mayang tersebut sebagai sarana mendukung program pemerintah dengan melalui edukasi dan himbauan disiplin protokol kesehatan pada aktifitas dan tempat interaksi masyarakat di wilayah Kecamatan Mayang serta sebagai sarana untuk pendisiplinan warga dalam menerapkan protokoler kesehatan.

“Dalam pelaksanaan tugas ini berdasarkan inpres dan juga perintah langsung dari Kapolsek mayang bahwa setiap anggota wajib untuk memberikan edukasi dan himbauan serta pendisiplinan protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan sebaran Covid-19 di lingkungan warga dengan terus melakukan edukasi, teguran dan galakan gerakan 3 M yaitu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak antar warga,” ujar Aiptu Heru cakra buana. (hm/bs)

Cegah Corona, Polisi Bubarkan Pagelaran Seni Jaranan hingga Pesta Pernikahan di Jember

Warga Dusun Krajan, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Jember, Jawa Timur, menggelar seni pertunjukan jaranan,.

Pagelaran seni tersebut mengumpulkan banyak orang.

Akhirnya, Polisi Sektor (Polsek) Tempurejo membubarkan kegiatan tersebut untuk mencegah penyebaran virus corona.

Kapolsek Tempurejo AKP Suhartanto merekam kegiatan pembubaran tersebut.

Di lokasi acara, Suhartanto memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahaya Covid-19.

Baca juga: Viral Video Mahasiswa di Jember Pingsan di Pinggir Jalan, Polisi Sebut karena Jantung Lemah

Lalu, dia menyuruh warga untuk bubar karena memang dilarang melakukan kegiatan yang melibatkan banyak massa.

Dirinya menyarankan warga ke rumah warga masing-masing.

“Saya ngeman wargaku, kerumunan ini rentan tertular virus corona, kalau ada satu yang suspect corona, maka yang lain akan tertular,” kata Tanto, kepada Kompas.com via telepon,.

Menurut dia, pagelaran seni jaranan itu dihadiri mencapai 1.000 orang di Kecamatan Tempurejo.

Histeria Pilwali, Pengurus PCNU Surabaya 2015-2020 Diminta Dibekukan

Forum Kader Nahdlatul Ulama (NU) Surabaya mendesak PWNU Jawa Timur dan PBNU membekukan kepengurusan PCNU Surabaya periode 2015-2020.

  1. Hal tersebut diinginkan Forum Kader NU Surabaya sebagai bentuk kritikan atas viralnya video nonton bareng (nobar) pengumuman rekomendasi PDI Perjuangan (PDIP) untuk Pilwali Surabaya 2020 di Kantor PCNU, pada Rabu (2/9/2020) lalu.
  2. Gus Miftah-sapaannya menjelaskan, saat ini banyak kader NU Surabaya yang menyesalkan sikap PCNU Kota Surabaya, bahkan cenderung marah. Sebab sebagai ormas, NU tidak bisa dibawa ke politik praktis.
  3. Histeria dan nobar politik di Kantor PCNU Surabaya, Jalan Bubutan itu disebut sudah melanggar AD-ART organisasi. Dan PCNU Surabaya diduga telah berafilisiasi politik dengan Eri Cahyadi.

“Kepengurusan PCNU Surabaya sudah melanggar AD-ART. PWNU dan PBNU harus membekukan kepengurusan,” ujar Ketua Forum Kader NU Surabaya, Miftah Jauhari, Minggu (6/9/2020).

Gus Miftah-sapaannya menjelaskan, saat ini banyak kader NU Surabaya yang menyesalkan sikap PCNU Kota Surabaya, bahkan cenderung marah. Sebab sebagai ormas, NU tidak bisa dibawa ke politik praktis.